2018-02-07 00:04:17

Permendagri tentang SKP Dibatalkan, Kembali ke Aturan Lama


Foto: Humas Kemendagri
JAKARTA- Setelah dikaji, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). Aturan  tentang itu dikembalikan ke Permendagri yang lama. Untuk perbaikan, Kemendagri akan meminta masukan dulu dari para akademisi dan peneliti yang akan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD)."Dengan berbagai pertimbangan saya sebagai  Mendagri membatalkan Permendagri tersebut yang memang belum diedarkan dengan pertimbangan akan menyerap aspirasi berbagai kalangan khususnya akademisi,  lembaga penelitian dan DPR secara mendalam," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (6/2).Jadi kata Tjahjo, Permendagri Nomor 3 Tahun 2018, diputuskan dibatalkan. Selanjutkan akan di-update atau diperbaiki, setelah mendapat masukan dari para akademisi, lembaga penelitian dan DPR. Akan digelar FGD, pada Kamis, 8 Februari 2018.  "Prinsip dibatalkan, jadi kembali dulu ke aturan lama," katanya.Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, mengatakan, kalau masih ada kekurangan dari Permendagri Nomor 3 Tahun 2018, pihaknya terbuka menerima masukan. Jika memang itu harus diperbaiki, pihaknya siap melakukan itu."Jadi mungkin kekurangan dalam Permendagri itu, ukuran-ukuran dampak negatif belum ada. Kalau memang itu masukan yang positif ya kita bisa akomodir itu," kata dia.Soedarmo berpendapat, memang harus ada ukuran-ukuran soal dampak negatif. Misalnya seperti apa dampak negatif itu. Diakuinya, ketentuan tentang itu kurang jelas dan detil. "Enggak apa-apa. Ini kan sifatnya bukan baku. Kan masih bisa direvisi,"ujarnya.Soedarmo juga mengungkapkan, dalam penyusunan revisi Permendagri, pihaknya memang belum melibatkan peneliti. Hanya kementerian dan lembaga yang dilibatkan. Itu yang jadi kekurangan. Selain itu, Permendagri juga belum disosialisasikan. Namun, Soedarmo menegaskan, jika kemudian perlu ada perbaikan, pihaknya siap merevisi lagi, agar aturan bisa lebih baik lagi.
Sumber :Puspen Kemendagri

Koleksi

7880 buku

Jam Pelayanan

Senin s.d Kamis
08.00 - 16.00 WIB
12.00 - 12.30 WIB (istirahat)

Jumat  
08.00 - 16.30 WIB
12.00 - 13.00 WIB (istirahat)

Ketentuan Peminjaman

1.  Anggota Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri.
2.  Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan petugas perpustakaan.
3.  Setiap anggota perpustakaan mendapat kartu anggota perpustakaan.
4.  Kartu anggota perpustakaan berlaku untuk selama menjadi pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Link Terkait

Terbuka untuk Umum

Perpustakaan Kemendagri dibuka untuk umum, namun tetap memberlakukan sistem membership bagi pengguna yang akan melakukan transaksi pinjam meminjam buku

Koleksi E-book

Seluruh produk perundang-undangan yang dihasilkan Kementerian Dalam Negeri telah dikonversi kedalam file E-book sehingga dapat didownload dan dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pengunjung E-library

Perpustakaan Digital

Penerapan teknologi informasi di perpustakaan dapat difungsikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Bidang pekerjaan yang diintegrasikan dalam sistem ini adalah akuisisi, katalogisasi, sirkulasi, preservasi, dan jenis laporan lainnya yang menunjang kepentingan manajemen perpustakaan. Penerapan teklonogi informasi dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam aktivitas perpustakaan dan penyebarluasan informasi layanan perpustakaan secara ekstensif dan intensif