2018-02-08 22:30:25

Wujudkan GISA, Akan Dibentuk Desa Sadar Administrasi


Foto: Humas Kemendagri
BATAM - Kementerian Dalam Negeri melansir program Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Program tersebut kemarin mulai disosialisasikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018 di Kota Batam, kemarin. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo hadir dan membuka acara tersebut. 

Menurut Tjahjo, terkait dengan pelaksanaan GISA, dirinya sebagai Mendagri telah Instruksi Menteri Dalam Negeri. Ada beberapa poin dalam instruksi menteri yang dikeluarkannya.  Pertama, ia menginstruksikan, agar diambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan. Kedua, menciptakan ekosistem yang mendukung suksesnya GISA.

"Ketiga, wajib mempedomani empat  program GISA yakni program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program sadar pemutakhiran data penduduk, program sadar pemanfaatan data kependudukan dan program sadar melayani administrasi kependudukan," katanya. 

Keempat, ia menginstruksikan dalam setiap provinsi harus dibentuk minimal satu kabupaten atau kota sadar Adminduk. Kelima, menetapkan data setiap kecamatan dalam 1 kabupate  atau kota dibentuk minimal satu Desa Sadar Adminduk. " Keenam, kepala daerah harus melaporkan hasil tugas dimaksud kepada Mendagri setiap tiga bulan sekali.

"Selain itu memang perlu dilakukan evaluasi administrasi kependudukan serta perkembangan pemanfaatan Database kependudukan dan KTP-el secara nasional, " katanya. 

Hal lain yang diperlukan, lanjut  Tjahjo, menyusun langkah yang efektif melanjutkan pelaksanaan program administrasi kependudukan dan pemanfaatannya oleh lembaga pengguna. Serta meningkatkan kualitas demokrasi, mencegah kriminalitas, teroris, TKI ilegal, perdagangan orang melalui suatu gerakan berupa GISA. Tidak lupa Tjahjo juga menyinggung soal tahun politik. Kata dia, tahun 2018 adalah tahun politik. Di tahun ini akan dilaksanakan  Pilkada serentak di seluruh Indonesia yang mencakup 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. 
"Salah satu kunci utama pilkada serentak sukses dan berkualitas adalah tersedianya data kependudukan yang akurat dan terkini," ujarnya. 

Mendukung suksesnya pesta pemilihan, kata Tjahjo, Kemendagri telah menyiapkan DP4, bahkan sudah  menyerahkannya kepada KPU.  Tjahjo juga mengingatkan, pemerintah daerah tidak dibenarkan menyerahkan DP4  kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten atau Kota.  Pemda juga tidak dibenarkan menyerahkan data penduduk by name, by NIK dan by address kepada Panwaslu Provinsi dan Kabupaten atau Kota.
"Saya juga minta Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil di daerah harus bekerja keras, cerdas, melakukan terobosan dan inovasi. Dan, kabupaten atau kota yang perekaman dan pencetakan KTP-elektronik-nya masih rendah wajib membuka pelayanan pada hari libur," katanya.
Sumber :Puspen Kemendagri

Koleksi

7974 buku

Jam Pelayanan

Senin s.d Kamis
08.00 - 16.00 WIB
12.00 - 12.30 WIB (istirahat)

Jumat  
08.00 - 16.30 WIB
12.00 - 13.00 WIB (istirahat)

Ketentuan Peminjaman

1.  Anggota Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri.
2.  Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan petugas perpustakaan.
3.  Setiap anggota perpustakaan mendapat kartu anggota perpustakaan.
4.  Kartu anggota perpustakaan berlaku untuk selama menjadi pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Link Terkait

Terbuka untuk Umum

Perpustakaan Kemendagri dibuka untuk umum, namun tetap memberlakukan sistem membership bagi pengguna yang akan melakukan transaksi pinjam meminjam buku

Koleksi E-book

Seluruh produk perundang-undangan yang dihasilkan Kementerian Dalam Negeri telah dikonversi kedalam file E-book sehingga dapat didownload dan dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pengunjung E-library

Perpustakaan Digital

Penerapan teknologi informasi di perpustakaan dapat difungsikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Bidang pekerjaan yang diintegrasikan dalam sistem ini adalah akuisisi, katalogisasi, sirkulasi, preservasi, dan jenis laporan lainnya yang menunjang kepentingan manajemen perpustakaan. Penerapan teklonogi informasi dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam aktivitas perpustakaan dan penyebarluasan informasi layanan perpustakaan secara ekstensif dan intensif