2018-03-26 01:09:54

Sisa Perekaman KTP-el Tinggal Dua Koma Enam Persen


Foto : Humas Kemendagri
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus menggenjot angka perekaman data kependudukan untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Upaya tersebut diharapkan tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2019.

Sejumlah cara dilakukan Dukcapil Kemendagri dan jajaran di daerah agar masyarakat dapat segera melakukan perekaman. Misal, mulai bergerak aktif mendatangi penduduk atau jemput bola hingga mempermudah syarat perekaman. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo terkait upaya percepatan penyelesaian perekaman data kependudukan untuk KTP-el.

“Pejabat yang baru dilantik pada Ditjen Dukcapil sebaiknya sudah mempersiapkan diri agar upaya percepatan dan penyelesaian perekaman KTP-el tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2019,” kata Hadi saat membacakan pidato Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada pelantikan eselon IV dan eselon III Ditjen Dukcapil di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Saat ini, lanjut Hadi, selain dituntut berkomitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu mendatang, jajaran Ditjen Dukcapil yang baru dilantik juga harus segera merampungkan perekaman KTP-el yang masih tersisa. Total penduduk wajib KTP berdasarkan data kependudukan semester I pada 2017 sebesar 189.635.855 jiwa. Namun, hingga kini masih tersisa dua koma enam persen atau sekitar 4.831.000 jiwa penduduk yang belum melakukan perekaman data kependudukan.

“Jumlah data penduduk kita yang harus direkam sebanyak 189.635.855 ribu. Sekarang ini tinggal dua koma enam persen dan Dirjen Dukcapil tadi pagi datang dari Ternate. Upaya ini (perekaman data kependudukan) termasuk yang belum tuntas juga di Papua. Mungkin pada hari ini sudah menurun, namun manakala dari 4 juta penduduk yang belum melakukan perekaman 'berteriak' kesulitan (proses perekaman), hal ini bakal mempengaruhi kinerja Dukcapil maupun Kemendagri,” kata Hadi.

Hadi menambahkan, percepatan upaya perekaman data kependudukan untuk KTP-el juga berpengaruh pada tingkat kepuasan pelayanan publik berdasarkan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang dimiliki Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Ia pun mengimbau agar permasalahan percepatan perekaman data kependudukan segera dituntaskan.

“Dalam survey pelayanan publik yang ada di situs Kementerian PANRB masyarakat meminta agar percepatan perekaman KTP-el tak diganjal permasalahan. Kita berharap jajaran Dukcapil fokus menyelesaikan kekurangan tersebut setelah pelaksanaan Pilkada dan sebelum Pemilu," ujar Hadi.
Sumber : Puspen Kemendagri

Koleksi

7974 buku

Jam Pelayanan

Senin s.d Kamis
08.00 - 16.00 WIB
12.00 - 12.30 WIB (istirahat)

Jumat  
08.00 - 16.30 WIB
12.00 - 13.00 WIB (istirahat)

Ketentuan Peminjaman

1.  Anggota Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri.
2.  Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan petugas perpustakaan.
3.  Setiap anggota perpustakaan mendapat kartu anggota perpustakaan.
4.  Kartu anggota perpustakaan berlaku untuk selama menjadi pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Link Terkait

Terbuka untuk Umum

Perpustakaan Kemendagri dibuka untuk umum, namun tetap memberlakukan sistem membership bagi pengguna yang akan melakukan transaksi pinjam meminjam buku

Koleksi E-book

Seluruh produk perundang-undangan yang dihasilkan Kementerian Dalam Negeri telah dikonversi kedalam file E-book sehingga dapat didownload dan dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pengunjung E-library

Perpustakaan Digital

Penerapan teknologi informasi di perpustakaan dapat difungsikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Bidang pekerjaan yang diintegrasikan dalam sistem ini adalah akuisisi, katalogisasi, sirkulasi, preservasi, dan jenis laporan lainnya yang menunjang kepentingan manajemen perpustakaan. Penerapan teklonogi informasi dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam aktivitas perpustakaan dan penyebarluasan informasi layanan perpustakaan secara ekstensif dan intensif