2018-04-17 20:46:00

Program Pemerintah Harus Dikomunikasikan dengan Inovatif, Kreatif dan Edukatif


Foto : Humas Kemendagri.

JAKARTA - Banyak capaian yang telah diraih oleh pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla selama ini. Dilihat dari perbandingan  pertumbuhan ekonomi antar negara misalnya, posisi Indonesia bisa dikatakan cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,65 persen, ada di posisi empat besar di bawah Tiongkok, India dan Vietnam. Dan kontribusi terhadap pertumbuhan global pun, tak bisa diabaikan begitu saja. Kontribusi Indonesia mencapai 2,5 persen, ada diposisi lima kontributor terbesar dunia. Ini harus dikomunikasikan dengan inovatif, kreatif dan edukatif. 

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Seminar Nasional Kehumasan Strategis  Pemerintah, di Jakarta, Senin (16/4). Tidak hanya itu, menurut Sri Mulyani, pengelolaan fiskal Indonesia juga salah satu yang paling pruden. Tentu, ini selain harus dipertahankan tapi juga mesti ditingkatkan lebih baik lagi. Tantangan dari dalam dan luar negeri kita komplek. Tapi capaian, beserta tantangan yang dihadapinya tentunya harus dikomunikasikan. Terutama mengkomunikasikan APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal. 

"Instrumen APBN perlu untuk dikomunikasikan kepada publik karena rakyat Indonesia merupakan pemangku kepentingan utama dari pemerintah," kata Sri Mulyani. 

Dan, ini kata dia, salah satu tugas dari Kementerian Keuangan sebagai kementerian penjaga kondisi makro ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bisa diwujudkan. Tentu, dalam mengkomunikasikan itu, perlu dipilah target audience yang hendak disasar. 

"Target audience Kementerian Keuangan sendiri adalah masyarakat, pelaku ekonomi, pembayar pajak, audience luar negeri dan media," katanya. 

Untuk masyarakat pun, kata dia, startegi  komunikasi pun harus dipilah kembali. Ia contohkan,  berdasarkan umur, strategi dan saluran komunikasi bagi generasi baby boomers, gen X, generasi Y atau generasi Z, tentu berbeda-beda. Startegi dan saluran komunikasi harus sesuai dengan karakteristik audience yang disasar. Startegi dan saluran komunikasi berdasarkan pendapatan masyarakat juga  harus lain. " Selain disesuaikan dengan lokasi target audience misalnya di Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, wilayah Indonesia Timur atau wilayah perbatasan," katanya.


Komunikasi kepada pelaku ekonomi juga begitu. Komunikasi kepada pelaku ekonomi dibagi  dalam tiga bagian, yaitu berdasarkan ukuran usaha, sektor usaha dan profesi. Strategi komunikasi terkait ukuran usaha tentunya harus disesuaikan dengan ukuran usaha target audience, misalnya besar, menengah atau UMKM. Begitu juga berdasarkan sektor usaha. Starteginya di sesuaikan dengan sektor usaha para pelaku ekonomi, misalnya pertanian, perdagangan, industri pengolahan dan jasa keuangan.

"Berdasarkan profesi juga disesuaikan dengan profesi target audience misalnya pengacara, akademisi, dokter, petani, PNS, pengusaha dan sebagainya, " kata Sri Mulyani.

Untuk pembayar pajak pun demikian kata Sri Mulyani. Pembayar pajak perlu tahu, kemana uang pajak digunakan. Termasuk juga, jenis pelayanan diberikan mulai dari konsultasi dan penyampaian SPT tahunan PPh di KPP dan KP2KP, penyampaian laporan pasca amnesti pajak dan pelayanan lainnya. Sedangkan untuk audience luar negeri, yang harus dikomunikasikan terkait bond holders dan rating agency. " Target media, media cetak, elektronik dan media sosial," ujarnya.

Ada empat aspek lanjut Sri Mulyani yang harus diperhatikan dalam strategi komunikasi. Sehingga komunikasi  yang dilakukan benar-benar bisa mewujudkan public trust. Keempat aspek itu adalah transparansi, edukasi, akuntabel dan responsif. Transparansi menyangkut  latar belakang, implementasi serta perkembangan atau perubahan kebijakan kepada masyarakat secara berkala. Sedangkan aspek edukasi menyangkut pemahaman yanbeni dalam mengenai peranan APBN. " Akuntabel, penjelasan sesuai dengan data -data internal maupun eksternal.  Responsif, artinya tanggap terhadap keinginan publik untuk mendapatkan informasi dan tanggap untuk menjawab keluhan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Prinsipnya saluran komunikasi dipilih sesuai dengan target audience dan startegi komunikasi yang ditetapkan. Sehingga ada feedback" tutur Sri Mulyani. 

Kesimpulannya, kata Sri Mulyani, upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia perlu dikomunikasikan kepada publik. Karena rakyat merupakan pemangku kepentingan utama pemerintah. Dan, afarominokais publik memegang peranan yang startegi serta mendapat impact sesuai yang diharapkan, maka harus disusun startegi komunikasi yang komprehensif. Tentu yang sesuai dengan tugas fungsi masing-masing organisasi. Selain itu instansi pemerintah harus selalu berinovasi, kreatif dan responsif dalam mengkomunikasikan program-program kerjanya. Ini agar tercipta transparansi, akuntabilitas dan rakyat pun teredukasi dengan baik. "Impact dari komunikasi publik yang dituju adalah terwujudnya public trust sehingga masyarakat mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan selanjutnya berkontribusi dalam kegiatan pembangunan," kata Sri Mulyani.

Koleksi

8105 buku

Jam Pelayanan

Senin s.d Kamis
08.00 - 16.00 WIB
12.00 - 12.30 WIB (istirahat)

Jumat  
08.00 - 16.30 WIB
12.00 - 13.00 WIB (istirahat)

Ketentuan Peminjaman

1.  Anggota Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri.
2.  Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan petugas perpustakaan.
3.  Setiap anggota perpustakaan mendapat kartu anggota perpustakaan.
4.  Kartu anggota perpustakaan berlaku untuk selama menjadi pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Link Terkait

Terbuka untuk Umum

Perpustakaan Kemendagri dibuka untuk umum, namun tetap memberlakukan sistem membership bagi pengguna yang akan melakukan transaksi pinjam meminjam buku

Koleksi E-book

Seluruh produk perundang-undangan yang dihasilkan Kementerian Dalam Negeri telah dikonversi kedalam file E-book sehingga dapat didownload dan dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pengunjung E-library

Perpustakaan Digital

Penerapan teknologi informasi di perpustakaan dapat difungsikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Bidang pekerjaan yang diintegrasikan dalam sistem ini adalah akuisisi, katalogisasi, sirkulasi, preservasi, dan jenis laporan lainnya yang menunjang kepentingan manajemen perpustakaan. Penerapan teklonogi informasi dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam aktivitas perpustakaan dan penyebarluasan informasi layanan perpustakaan secara ekstensif dan intensif