Maret 2021

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2019 menyebut, Indeks Aktivitas Literasi Baca (Alibaca) secara nasional Indonesia masih rendah (37,32%). Bahkan, 25 dari 34 provinsi masih memiliki skor dibawah 40, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Padahal, sangat banyak potensi desa yang bisa digali ketika literasi bertumbuh. Literasi membuka peluang ekonomi desa.

Menurut data produk unggulan desa milik Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, setidaknya ada 3.795 desa di Pulau Sumatera yang mempunyai keunggulan produk pangan. Di Pulau Jawa tercatat 8.499 desa yang punya keunggulan serupa. Begitu juga ratusan hingga ribuan desa di wilayah kepulauan lain yang juga punya keunggulan produk pangan.

“Literasi desa dapat ditingkatkan terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi desanya,” ucap Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Suprapedi saat menjadi narasumber Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, Senin, (23/3/2021).

Literasi desa untuk peningkatan ekonomi pedesaan bisa menggunakan berbagai cara, mulai dari memperbanyak perpustakaan atau taman bacaan, menyediakan buku-buku soft skill, hingga motivasi, sampai melakukan pengembangan perpustakaan digital desa. Artinya, melalui literasi digital masyarakat desa bisa belajar membuka peluang ekonomi baru, seperti e-commerce misalnya. Pembangunan desa bukan hanya masalah infrastruktur melainkan juga masalah SDM.

Di antara cara membangun SDM adalah dengan menyediakan sumber-sumber keilmuan dan informasi yang akan mendongkrak pengetahuan warga desa, salah satunya melalui pembangunan perpustakaan desa.

“Kementerian Desa akan mendukung program yang berkaitan dengan literasi desa, termasuk pemanfaatan dana desa untuk membangun atau mengelola perpustakaan,” kata Suprapedi.

Sejak kurun waktu 2015 hingga 2020 alokasi Anggaran Dana Desa untuk perpustakaan atau taman bacaan terus mengalami kenaikan. Pada 2019, alokasi dana tersebut untuk kepentingan perpustakaan mencapai Rp396,41 miliar. Di 2020 mengalami penurunan menjadi Rp331,41 miliar akibat situasi pandemi. Sedangkan, jumlah desa yang dibantu juga terus mengalami pertambahan. Puncaknya di 2019 dimana 10.169 desa berhasil mendirikan perpustakaan atau taman baca.

Meski di 2020 hanya 9.897 desa yang sukses membangun perpustakaan. Ada tiga Agenda Pembangunan Desa 2020-2024. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dan ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

“Manusia merupakan sumber modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah, katanya.

JAKARTA — Direktur Agama Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Amich Alhumami mengatakan literasi merupakan salah satu agenda strategis pembangunan kebudayaan dan sumber daya manusia. Membangun kebudayaan dan SDM merupakan salah satu langkah untuk membentuk masyarakat yang produktif.
(lebih…)

Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, betul-betul serius ingin menjadi Kota Literasi UNESCO. Hal ini dibuktikan dengan mempersiapkan proposal pengusulan (dossier) secara matang.

Keinginan menjadikan kota berjuluk “Serambi Mekkah” itu juga disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran. Menurutnya, Padang Panjang layak diusulkan menjadi Kota Literasi berskala dunia. Hal ini dikuatkan dengan sejarah dan semangat literasi yang terawat hingga hari ini. (lebih…)

KOMPAS.com – Tidak hanya disrupsi teknologi, pandemi Covid-19 turut memberi dampak besar penguatan kemampuan literasi siswa Indonesia. Oleh karenanya, peran perpustakaan menjadi bagian penting dari program Merdeka Belajar yang digagas Kemendikbud. (lebih…)

JAKARTA – Indonesia menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019.

“Tingkat literasi Indonesia pada penelitian di 70 negara itu berada di nomor 62,” ujar Staf ahli Menteri dalam negeri (Mendagri), Suhajar Diantoro pada Rapat kordinasi nasional bidang perpustakaan tahun 2021.Lebih lanjut, Kepala Perpusnas M Syarif Bando mengatakan persoalan Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi.

Literasi sendiri adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.Rendahnya tingkat literasi bangsa Indonesia ditengarai karena selama berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia hanya berkutat pada sisi hilir.Syarif mengatakan sisi hilir yang dimaksud yakni masyarakat yang terus dihakimi sebagai masyarakat yang rendah budaya bacanya.

“Otomatis karena diklaim sebagai bangsa yang rendah budaya bacanya, maka rendah pula indeks literasinya,” ujarnya.

Stigma tersebut yang mengakibatkan Indonesia menjadi rendah daya saingnya, rendah indeks pembangunan SDM-nya, rendah inovasinya, rendah income per kapitanya, hingga rendah rasio gizinya.Itu semua akhirnya berpengaruh pada rendahnya indeks kebahagiaan warga Indonesia itu sendiri.

Maka perlu adanya sisi hulu, termasuk peran negara yang dapat menghadirkan buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pelosok.

“Disana (negara) ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada pula peran para pakar dari akademisi, ada swasta, para penulis dan penerbit,” ujarnya.

Total jumlah bahan bacaan dengan total jumlah penduduk Indonesia memiliki rasio nasional 0,09. Artinya satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun, sehingga Indonesia memiliki tingkat terendah dalam indeks kegemaran membaca.

“Standar UNESCO minimal 3 buku baru untuk setiap orang setiap tahun,” ujarnya.

Di negara Asia Timur seperti Korea, Jepang, China, rata-rata memiliki 20 buku baru bagi setiap orang.Ini menjadi tantangan bagi negara dan paling mendasar, kenapa budaya membaca di Indonesia rendah.

Salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk mengurangi rasio keterbatasan buku secara nasional berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan di daerah adalah agar para Bupati, Walikota, dan Gubernur bertanggung jawab untuk menuliskan buku-buku yang sesuai dengan lokal konten.

Termasuk terkait asal usul budayanya, asal usul geografisnya, termasuk potensi SDA, potensi wilayah, pariwisata di masing-masing daerah itu untuk menghadirkan bahan bacaan yang proper dengan kearifan budaya di masing-masing daerah bagi penduduk di daerah itu.

“Lagipula, apakah relevan buku yang ditulis di Jakarta harus didistribusikan bagi saudara kita yang ada di Papua yang terkait lokal konten? Maka, mudah-mudahan tahun ini kita punya komitmen bersama untuk mengatasi keterbatasan bahan bacaan ini,” kata Syarif.

Sumber :  https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/tingkat-literasi-indonesia-di-dunia-rendah-ranking-62-dari-70-negara?page=2.
Penulis: Larasati Dyah Utami

JAKARTA – Banyak negara yang masih memiliki tingkat literasi yang rendah, salah satunya Indonesia. Kegiatan membaca tak dapat dipungkiri masih kurang diminati oleh kebanyakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat banyak program-program literasi di semua tingkatan pendidikan. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik lantaran masih banyak siswa yang kurang memiliki niat untuk membaca, karena mereka lebih memilih untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain daripada membaca. Padahal luasnya wawasan pengetahuan suatu bangsa erat kaitannya dengan kemajuan yang dicapai bangsa itu. Korelasi ini tercermin dari minat dan budaya membaca yang kuat dari warga negara-negara dengan indeks literasi tertinggi di dunia. Sementara di negara-negara lain, program literasi sudah lama diadakan dan tingkat literasinya pun tinggi. Berikut ini adalah lima negara yang memiliki tingkat literasi tertinggi di dunia. (lebih…)

JAKARTA – Penguatan budaya literasi yang holistik dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, membutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh stakeholders baik di pusat maupun di daerah. Penguatan hulu budaya literasi di antaranya berupa pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi. Sementara, hilir budaya literasi adalah budaya kegemaran membaca serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hal tersebut dikemukakan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando pada konferensi pers Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 yang bertema “Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” di Lantai 24 Gedung Perpusnas RI Jakarta (18/3).

(lebih…)