Menyelamatkan Naskah Kuno

Jakarta

Indonesia memiliki kekayaan manuskrip yang beragam, mulai dari aksara, bahasa, hingga tradisi. Upaya pelestarian warisan nenek moyang tersebut pun mengalir dari berbagai pihak, seperti datang dari Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia (DREAMSEA).

Digitalisasi aksara yang dilakukan oleh DREAMSEA bertujuan untuk mendigitalisasi naskah kuno di Asia Tenggara, khususnya terhadap manuskrip-manuskrip yang disimpan oleh masyarakat Indonesia. (lebih…)

Appearance guide

Yet bed any for travelling assistance indulgence unpleasing. Not thoughts all exercise blessing. Indulgence way everything joy alteration boisterous the attachment. Party we years to order allow asked of. We so opinion friends me message as delight. Whole front do of plate heard oh ought. His defective nor convinced residence own. Connection has put impossible own apartments boisterous. At jointure ladyship an insisted so humanity he. Friendly bachelor entrance to on by.

That last is no more than a foot high, and about seven paces across, a mere flat top of a grey rock which smokes like a hot cinder after a shower, and where no man would care to venture a naked sole before sunset. On the Little Isabel an old ragged palm, with a thick bulging trunk rough with spines, a very witch amongst palm trees, rustles a dismal bunch of dead leaves above the coarse sand.

Jadi Aktor Literasi Nasional, Guru dan Dosen Butuh Pendampingan PENDIDIKAN

JawaPos.com – Gerakan literasi nasional terus digalakkan. Di antara potensi besar untuk mengembangkan literasi nasional adalah profesi guru dan dosen. Lenang Manggala selaku pendiri Lenang Manggala Foundation mengatakan, sebagai aktor literasi nasional para guru dan dosen tetap membutuhkan pendampingan dan fasilitas.

’’Para pendidik adalah pemegang kunci masa depan,’’ katanya di Jakarta, Sabtu (24/4).

Untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan literasi nasional, para guru dan dosen membutuhkan pendampingan dan fasilitas yang tepat. Sebab tidak bisa sekadar bertumpu pada aturan dan instruksi saja.

Lenang menjelaskan mereka berupaya memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan budaya literasi di tanah air. Sekaligus turut meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah melalui program Gerakan Menulis Buku Indonesia yang menyasar seribu orang pendidik di 34 provinsi.

’’Kita mesti benar-benar berupaya keras untuk mendukung peningkatan kompetensi, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup (pendidik, Red),’’ jelasnya.
Lenang percaya hanya pendidik berkarya yang bisa mendorong bangsa ini menjadi bangsa pengkarya. Bangsa yang mampu menciptakan perubahan untuk dunia.

Lenag menuturkan melalui program bantuan pengembangan literasi pendidik (Banpelip) periode 2021-2024, upaya pendampingan guru dan dosen bisa berjalan baik. ’’Para guru dan dosen kita sebenarnya punya potensi dan gairah untuk mengembangkan literasi,’’ katanya. Hanya saja mereka membutuhkan pendampingan dan fasilitasi yang maksimal.

Wujud pendampingannya adalah menjadikan pendidik sebagai mitra. Kemudian didampingi untuk publikasi buku atau karya mereka dalam tiga tahun ke depan. Selain itu pendampingan pembuatan website literasi. Lenang berharap dengan sejumlah kegiatan pelatihan dan sertifikasi, guru dan dosen lebih semangat dan bergairah untuk menerbitkan buku atau karya literasi.

Literasi Bermedia, Tantangan Warga Digital

Kemampuan membaca, memahami, dan memilah informasi semakin penting di tengah kelindan banjir informasi saat ini. Konten berita bisa menjadi salah satu sumber kredibel untuk melengkapi literasi digital bagi masyarakat. Sayangnya, publik masih enggan mengakses jenis informasi ini.Konsumsi berita di internet perlu diperkuat sebagai aspek penting peningkatan literasi digital warga. Saat ini, kebingungan atas benar dan salah sebuah berita peristiwa masih menghinggapi masyarakat akibat banyaknya hoaks.

Hasil Survei tatap muka nasional Kompas pada April 2021 lalu merekam gambaran konsumsi bermedia digital masyarakat Indonesia yang belum mencerminkan melek literasi.

Dari survei ini ditemukan bahwa separuh lebih (54,3 persen) masyarakat sudah merasa cukup dengan apa yang disediakan oleh internet. Kelompok ini menyatakan telah menemukan informasi yang dibutuhkan dan diinginkan di internet. Sementara itu, ada 24 persen yang mengatakan tidak selalu mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Namun, jika ditelusuri, rasa cukup informasi oleh masyarakat itu ternyata semu. Mayoritas publik masih mengakses informasi bukan dari sumber berita yang lebih tepercaya dan dalam proporsi yang minim pula. Ada sejumlah alasan terhadap kesimpulan ini.

Pertama, hasil survei merekam sudah ada 65,7 persen publik responden yang secara berkala mengakses situs berita online. Sayangnya, mayoritas durasi dalam mengakses berita masih di level yang rendah baik dari skala mingguan dan harian.

Tercatat hanya satu dari sepuluh responden yang selalu membuka situs berita online setiap harinya. Sementara itu, 12,7 persen mengakses 3-6 kali dalam seminggu. Mayoritas dari proporsi pengakses berita, yakni 41,9 persen, hanya mengakses situs berita 1-2 kali dalam seminggu.

Dari skala durasi waktu, sebagian besar mengonsumsi berita dalam kategori rendah. Dihitung dari total pengakses berita, hanya 4,6 persen responden yang menikmati berita di situs berita online lebih dari 60 menit. Dalam proporsi yang makin besar, sejumlah 12,3 persen mengakses berita selama 31-60 menit dan 83,1 persen menikmati berita tidak lebih dari 30 menit per hari.

Dengan gambaran itu bisa disimpulkan relatif masih minimnya informasi kredibel yang diakses oleh publik (netizen).

Penikmat situs berita online dengan kategori konsumsi sedang ke tinggi didominasi masyarakat kategori usia dewasa (17-40 tahun). Sementara dari kelompok masyarakat senior (usia 41-60 tahun), tak lebih dari 20 persen yang masuk kategori ini.

Warga senior menyumbang proporsi paling banyak pada kelompok yang sama sekali tidak pernah mengakses berita di situs berita online. Artinya, kelompok ini rentan dengan kabar-kabar bohong.

Latar belakang pendidikan turut menjadi variabel yang memengaruhi karakter bermedia masyarakat. Semakin tinggi pendidikan, semakin sering pula mengakses berita dari situs berita online.

Risiko rentan terhadap paparan informasi yang tak berkualitas bisa dilihat pula dari kandungan hoaks di sebuah informasi. Hasil survei dari Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi pada 2019 menunjukkan hampir seluruh responden (95,8 persen) mengaku pernah menjumpai hoaks. Sayangnya, 54,4 persen dari kelompok tersebut mengaku bingung membedakan konten hoaks dan fakta, padahal survei ini dilakukan pada responden yang mayoritas terpelajar berusia 15-45 tahun.

Allister Chang: Why DC students continue to struggle with literacy

As new federal money comes to DC to reverse pandemic-related learning losses and to improve literacy outcomes, the District has a unique opportunity to fix a structural problem that has plagued us for decades: insufficient teacher training to support student literacy.

Past attempts to improve literacy in DC have failed, even as struggling education systems in other parts of the country have seen a turnaround in this regard. The difference? Investment in professional development for teachers.

From 20092013, DC was last in state rankings for fourth grade reading outcomes. The District developed a Statewide Literacy Plan in 2013, but we did not come close to achieving the plan’s five-year goal of “at least 75% proficiency.” In 2019, only 30% of fourth grade students in DC performed at or above the proficient level on the National Assessment of Educational Progress exam in reading, putting us at 47th in state rankings.

During the same 10 years, Mississippi leapfrogged from 47th to 30th in state rankings. One consequential explanation involves teacher training in structured literacy instruction. This teaching approach prepares students to decode words in an explicit and systematic manner, including instruction on phonology, sound-symbol association, syllable instruction, morphology, syntax and semantics.

In 2014, the Mississippi Department of Education began offering state-funded investment in teacher development. Alabama, Ohio and North Carolina have also recently expanded funding for professional learning activities so teachers can improve how they teach reading. Massachusetts — consistently ranked at the top of state rankings — offers reading teachers continuing professional development opportunities, including individualized coaching.

I worked with my colleagues on the DC State Board of Education to convene a panel on literacy during our April 21 public meeting. During this meeting, representatives from Alabama, Mississippi and Tennessee discussed how they have been offering teachers structured literacy training and the tremendous results this has generated for students.

At least 20 states have passed or are considering measures related to teacher preparation around the science of reading and structured literacy. Unfortunately, DC is not among them.

We will continue to lag at the bottom of state rankings for literacy outcomes if teachers do not have access to professional development opportunities to improve how they teach reading. A recent study by the National Council on Teacher Quality describes DC as “inadequate” in preparing teachers to teach reading. Here, it’s neither a requirement nor the norm for teachers to learn “effective reading instruction.”

It’s not that DC has hired bad teachers. We don’t even know how many of our teachers have had structured literacy training.

What we do know is that our teachers want professional development that will help their students succeed. In a recent survey conducted by Decoding Dyslexia DC, 93% of teachers surveyed agreed that they would benefit from additional training related to the foundations of reading. Loud and clear, our teachers want to learn how to better support their students’ literacy education. Existing structured literacy programs for teachers that operate locally, such as the DC Reading Clinic and URBAN Teachers, have waitlists to enroll.

DC’s Office of the State Superintendent of Education is currently developing a new literacy plan, which will include how to spend $16 million in federal funds to improve literacy outcomes. The 2013 literacy plan was not successful in reaching its goals. The 2021 plan offers a new opportunity. We should learn from our mistakes, adapt promising practices from other states, and invest in our schools’ greatest assets: teachers.

Allister Chang is the Ward 2 member on the DC State Board of Education and a member of the advisory board for the Library of Congress Literacy Awards.

Banyak Potensi Desa Kurang Tampil Gara-Gara Indeks Literasi Melempem

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2019 menyebut, Indeks Aktivitas Literasi Baca (Alibaca) secara nasional Indonesia masih rendah (37,32%). Bahkan, 25 dari 34 provinsi masih memiliki skor dibawah 40, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Padahal, sangat banyak potensi desa yang bisa digali ketika literasi bertumbuh. Literasi membuka peluang ekonomi desa.

Menurut data produk unggulan desa milik Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, setidaknya ada 3.795 desa di Pulau Sumatera yang mempunyai keunggulan produk pangan. Di Pulau Jawa tercatat 8.499 desa yang punya keunggulan serupa. Begitu juga ratusan hingga ribuan desa di wilayah kepulauan lain yang juga punya keunggulan produk pangan.

“Literasi desa dapat ditingkatkan terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi desanya,” ucap Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Suprapedi saat menjadi narasumber Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, Senin, (23/3/2021).

Literasi desa untuk peningkatan ekonomi pedesaan bisa menggunakan berbagai cara, mulai dari memperbanyak perpustakaan atau taman bacaan, menyediakan buku-buku soft skill, hingga motivasi, sampai melakukan pengembangan perpustakaan digital desa. Artinya, melalui literasi digital masyarakat desa bisa belajar membuka peluang ekonomi baru, seperti e-commerce misalnya. Pembangunan desa bukan hanya masalah infrastruktur melainkan juga masalah SDM.

Di antara cara membangun SDM adalah dengan menyediakan sumber-sumber keilmuan dan informasi yang akan mendongkrak pengetahuan warga desa, salah satunya melalui pembangunan perpustakaan desa.

“Kementerian Desa akan mendukung program yang berkaitan dengan literasi desa, termasuk pemanfaatan dana desa untuk membangun atau mengelola perpustakaan,” kata Suprapedi.

Sejak kurun waktu 2015 hingga 2020 alokasi Anggaran Dana Desa untuk perpustakaan atau taman bacaan terus mengalami kenaikan. Pada 2019, alokasi dana tersebut untuk kepentingan perpustakaan mencapai Rp396,41 miliar. Di 2020 mengalami penurunan menjadi Rp331,41 miliar akibat situasi pandemi. Sedangkan, jumlah desa yang dibantu juga terus mengalami pertambahan. Puncaknya di 2019 dimana 10.169 desa berhasil mendirikan perpustakaan atau taman baca.

Meski di 2020 hanya 9.897 desa yang sukses membangun perpustakaan. Ada tiga Agenda Pembangunan Desa 2020-2024. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dan ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

“Manusia merupakan sumber modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah, katanya.

Padang Panjang Kebut Persiapan Menuju Kota Literasi UNESCO

Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, betul-betul serius ingin menjadi Kota Literasi UNESCO. Hal ini dibuktikan dengan mempersiapkan proposal pengusulan (dossier) secara matang.

Keinginan menjadikan kota berjuluk “Serambi Mekkah” itu juga disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran. Menurutnya, Padang Panjang layak diusulkan menjadi Kota Literasi berskala dunia. Hal ini dikuatkan dengan sejarah dan semangat literasi yang terawat hingga hari ini. (lebih…)

Tingkat Literasi Indonesia di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara

JAKARTA – Indonesia menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019.

“Tingkat literasi Indonesia pada penelitian di 70 negara itu berada di nomor 62,” ujar Staf ahli Menteri dalam negeri (Mendagri), Suhajar Diantoro pada Rapat kordinasi nasional bidang perpustakaan tahun 2021.Lebih lanjut, Kepala Perpusnas M Syarif Bando mengatakan persoalan Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi.

Literasi sendiri adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.Rendahnya tingkat literasi bangsa Indonesia ditengarai karena selama berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia hanya berkutat pada sisi hilir.Syarif mengatakan sisi hilir yang dimaksud yakni masyarakat yang terus dihakimi sebagai masyarakat yang rendah budaya bacanya.

“Otomatis karena diklaim sebagai bangsa yang rendah budaya bacanya, maka rendah pula indeks literasinya,” ujarnya.

Stigma tersebut yang mengakibatkan Indonesia menjadi rendah daya saingnya, rendah indeks pembangunan SDM-nya, rendah inovasinya, rendah income per kapitanya, hingga rendah rasio gizinya.Itu semua akhirnya berpengaruh pada rendahnya indeks kebahagiaan warga Indonesia itu sendiri.

Maka perlu adanya sisi hulu, termasuk peran negara yang dapat menghadirkan buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pelosok.

“Disana (negara) ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada pula peran para pakar dari akademisi, ada swasta, para penulis dan penerbit,” ujarnya.

Total jumlah bahan bacaan dengan total jumlah penduduk Indonesia memiliki rasio nasional 0,09. Artinya satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun, sehingga Indonesia memiliki tingkat terendah dalam indeks kegemaran membaca.

“Standar UNESCO minimal 3 buku baru untuk setiap orang setiap tahun,” ujarnya.

Di negara Asia Timur seperti Korea, Jepang, China, rata-rata memiliki 20 buku baru bagi setiap orang.Ini menjadi tantangan bagi negara dan paling mendasar, kenapa budaya membaca di Indonesia rendah.

Salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk mengurangi rasio keterbatasan buku secara nasional berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan di daerah adalah agar para Bupati, Walikota, dan Gubernur bertanggung jawab untuk menuliskan buku-buku yang sesuai dengan lokal konten.

Termasuk terkait asal usul budayanya, asal usul geografisnya, termasuk potensi SDA, potensi wilayah, pariwisata di masing-masing daerah itu untuk menghadirkan bahan bacaan yang proper dengan kearifan budaya di masing-masing daerah bagi penduduk di daerah itu.

“Lagipula, apakah relevan buku yang ditulis di Jakarta harus didistribusikan bagi saudara kita yang ada di Papua yang terkait lokal konten? Maka, mudah-mudahan tahun ini kita punya komitmen bersama untuk mengatasi keterbatasan bahan bacaan ini,” kata Syarif.

Sumber :  https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/tingkat-literasi-indonesia-di-dunia-rendah-ranking-62-dari-70-negara?page=2.
Penulis: Larasati Dyah Utami

Ini 5 Negara dengan Budaya Membaca dan Tingkat Literasi Tinggi

JAKARTA – Banyak negara yang masih memiliki tingkat literasi yang rendah, salah satunya Indonesia. Kegiatan membaca tak dapat dipungkiri masih kurang diminati oleh kebanyakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat banyak program-program literasi di semua tingkatan pendidikan. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik lantaran masih banyak siswa yang kurang memiliki niat untuk membaca, karena mereka lebih memilih untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain daripada membaca. Padahal luasnya wawasan pengetahuan suatu bangsa erat kaitannya dengan kemajuan yang dicapai bangsa itu. Korelasi ini tercermin dari minat dan budaya membaca yang kuat dari warga negara-negara dengan indeks literasi tertinggi di dunia. Sementara di negara-negara lain, program literasi sudah lama diadakan dan tingkat literasinya pun tinggi. Berikut ini adalah lima negara yang memiliki tingkat literasi tertinggi di dunia. (lebih…)

Membangun Literasi Perlu Dukungan Pemerintah Daerah

JAKARTA – Penguatan budaya literasi yang holistik dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, membutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh stakeholders baik di pusat maupun di daerah. Penguatan hulu budaya literasi di antaranya berupa pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi. Sementara, hilir budaya literasi adalah budaya kegemaran membaca serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hal tersebut dikemukakan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando pada konferensi pers Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 yang bertema “Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” di Lantai 24 Gedung Perpusnas RI Jakarta (18/3).

(lebih…)