Filter by
# Debug Box
/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Dadang Suwanda%" ]
Kodifikasi Peraturan Desa 2: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang
Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para penyelenggaranya. Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan meningkatnya kewenangan desa dalam mewujudkan desa yang mandiri…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-446-598-8
- Collation
- vi, 263 hlm.; ilus, 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 352 DAD k
Mal Pelayanan Publik: Percepatan Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat
Berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaruan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Mal Pelayanan Publik dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam satu gedung. Buku ini fokus pada bagaimana meningkatkan mal pelayanan publik. Gambaran dari uraian …
- Edition
- Cetakan Pertama
- ISBN/ISSN
- 9786024465278
- Collation
- xv, 160 hlm. :Ilus. ;24 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 658.812 SUW m
Kodifikasi Peraturan Desa 1: Penyelenggaraan Pemerintahan & Kewenangan Desa
Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para penyelenggaranya. Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan meningkatnya kewenangan desa dalam mewujudkan desa yang mandiri…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-446-597-1
- Collation
- vi, 315 hlm.; ilus,
- Series Title
- -
- Call Number
- 352 DAD k
Optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam penyusunan perda APBD
Anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan unsur pemerintahan daerah harus mampu menjalankan amanahnya dengan baik. Anggota DPRD dapat meningkatkan kapasitas yang dimiliki dengan cara mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, lokakarya dan berbagai program penguatan SDM lainnya. Buku ini berfokus pada pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi anggaran yaitu penyusunan PERDA APBD. Untuk itu anggot…
- Edition
- Cet. 2
- ISBN/ISSN
- 978-979-692-718-0
- Collation
- ix, 226 hlm : ilustrasi ; 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 352.12 DAD o
Manual aplikasi sistem informasi keuangan daerah berbasis akrual (E-Keuda)
Perubahan dalam bidang akuntansi pemerintahan adalah dampak dari reformasi di bidang keuangan daerah. Tujuan perubahan ini dimaksudkan agar informasi keuangan dapat diakses berbagai pihak sesuai dengan kepentingannya. Aplikasi sistem lama yang selama ini digunakan mengalami banyak kendala yang menyebabkan kurang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang good governance. Buku ini disusun untuk…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-446-387-8
- Collation
- xiv, 150 halaman : ilustrasi ; 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 336.013 DAD m
Manajemen Risiko: Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Trans…
Otonomi keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pada kenyataannya, banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Buku ini terbit dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan manajemen keuangan daerah ditinjau dari aspek manajeme…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-446-344-1
- Collation
- xiv, 245 hlm.: ilus.; 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 658.155 DAD m
Dasar-dasar akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual
Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Agar penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dapat dihandalkan dibutuhkan kemampuan dasar untuk mengelola akun- tansi pemerintah daerah berbasis akrual yang mumpuni. Gambaran dari uraian di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut: Perencanaan -> Penganggaran…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-446-429-5
- Collation
- xiii, 153 hlm. ;23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 657 REY d
Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-692-748-7
- Collation
- ix, 229 hlm.: ilus.; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 352.48 DAD r
Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Seluruh pemerintah daerah wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Laporan keuangan tersebut berisi informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Buku ini fokus pada bagaimana teknis penyusunan komponen laporan keua…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-446-446-2
- Collation
- 260 hlm.: 24 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 658.15 DAD t
Reviu Rencana Kerja Anggaran: Pemerintah Daerah
Buku ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan di daerah sampai dengan pelaporan rencana kerja anggaran, juga simulasi reviu-nya, yang bermanfaat bagi para pemangku pemerintahan di daerah, juga bagi para anggota dewan perwakilan rakyat di kabupaten kota dan provinsi. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah pengangga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-446-919-1
- Collation
- ix, 238 hlm.: ilus.; 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 352.48 DAD r
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography