Politik hukum yudisial : sumber pembangunan hukum nasional

Politik hukum dipahami secara sederhana sebagai kebijakan resmi terkait hukum yang diterapkan dan akan diterapkan pada suatu waktu. Oleh karenanya politik hukum merupakan domain pemerintah dan DPR sebagai pembentuk hukum yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang dimaksud. Buku ini membahas secara komprehensif bagaimana Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan "judicial review" yang d…

AAPUU : asas-asas pengujian undang-undang

Buku ini secara berturutan menyajikan tiga hal terkait Asas-Asas Pengujian Undang-Undang (AAPUU). Pertama, mengulas logika dan asas-asas pemikiran yang menjadi dasar bagi bangunan besar ilmu hukum. Kedua, mengulas terbentuknya AAPUU sebagai hasil kelindan dari berbagai teori, hukum positif (undang-undang), serta praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengulas tiga puluh enam AAPUU it…

Asas retroaktif putusan Mahkamah Konstitusi dalam teori dan praktik

Diantara ribuan perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan ini jumlahnya sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim harus bermunajat dan mempertimbangkannya dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Hakim harus menimbang bobot keadilan dan kepastian agar seimbang. Meskipun secara teoritis dan yuridis, putusa…

Demokrasi, pilkada, dan penyelesaian hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam memilih pemimpin dilaksanakan secara demokratis, yaitu melalui pemilihan baik di pusat maupun di daerah. Pemilihan merupakan syarat minimal penyelenggaraan suatu democratic system. Pemimpin di daerah, provinsi kabupaten dan kota dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil dan berkala. Untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas juga di pengaruhi oleh l…

Manajemen Pelayanan Publik

Buku ini mengupas secara komprehensif tentang bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas yang berorientasi pada masyarakat. Pelayanan yang baik akan berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat, sehingga partisipasi aktif dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik. Jika konektivitas dan partisipatif sudah terbangun secara sistemati…

Hak atas pangan : kewajiban dan tanggung jawab negara dalam perspektif HAM

Melihat literatur di Indonesia yang khusus membahas tema tentang Hak Atas Pangan dan Ketahanan Pangan masih sangat sedikit, sedangkan pangan. merupakan permasalahan mendasar terpenuhinya kebutuhan manusia. Buku ini hadir dan mencoba menjawab terkait Hak Atas Pangan dan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan untuk warga negaranya. Buku ini hadir dalam 4 bagian, yakni terkait prospektus …

Penguatan konektivitas lintas batas dalam kerja sama ekonomi subregional

Buku ini mengungkapkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam beberapa kerja sama ekonomi subregional membawa dampak positif bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Namun, capaian dari beberapa kerja sama subregional ini lebih terlihat di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah dibandingkan dengan bagian timur. Tantangan ini yang harus dapat diselesaikan ole…

Penguatan Konektivitas Lintas Batas dalam Kerja Sama Skonomi Subregional

Buku ini mengungkapkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam beberapa kerja sama ekonomi subregional membawa dampak positif bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Namun, capaian dari beberapa kerja sama subregional ini lebih terlihat di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah dibandingkan dengan bagian timur. Tantangan ini yang harus dapat diselesaikan ole…

Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara :pendidikan kewarganegaraan untuk pe…

Perkembangan masyarakat didunia semakin cepat baik secara langsung ataupun tidak langsung dan ini mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa didunia. Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan khususnya di Indonesia semakin kompleks dan rumit ketika disuatu sisi terdapat ancaman internasional sedangkan pada sisi lain muncul masalah internal, yaitu maraknya tuntutan rakyat, yang secara objek…

Rezim gender Muhammadiyah: Kontestasi gender, identitas, dan eksistensi

Edition

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-229-585-3

Collation

xxi, 345 hlm,: 23 cm

Series Title

-

Call Number

305.48697 SIT r