/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 1480" ]
Bind Value ⚒️: []
Setiap menjelang pelaksanaan pemilu maupun pilkada, siapa pun selalu membicarakan ihwal pesta demokrasi tersebut. Hal itu karena kita percaya bahwa pesta demokrasi dapat membawa perubahan besar, baik di pusat maupun di daerah.rnrn rnrnSejak awal era Reformasi, penyelenggaraan pilkada diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Perubahan dan penyempurnaan atas undang-undang mengenai…
Buku dengan judul Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah, dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi daerah melalui penggalian sumber pendanaan yang ada, sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Saat ini pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah, secara r…
Birokrasi dalam polemik mengacu pada berbagai masalah dan perdebatan yang muncul terkait dengan sistem pemerintahan dan administrasi yang seringkali dianggap lambat, berbelit-belit, dan tidak efisien. Polemik ini mencakup isu-isu seperti korupsi, kurangnya transparansi, tumpang tindih kewenangan, dan pelayanan publik yang buruk.
Konsep “Politik Ekologi” yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsaung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan/Dirjen PHKA-Balai Taman Nasional di daerah), Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan “pengelolaan taman nasional” di berbaga…
Buku ini bertolak dari pertanyaan, apakah hutan rakyat memang sudah menggambarkan idealitas pengelolaan hutan? Apakah berbagai potensi ekologi, sosial, dan ekonomi tersebut adalah rangkaian fakta atau sekadar mitos belaka? Masih adakah ruang-ruang perbaikan dan intervensi kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pengelolaan dan pengusahaan hutan rakyat yang optimal?
Buku ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa dalam era otonomi daerah sudah selayaknya masalah pajak daerah dan retribusi daerah dapat lebih didayagunakan
Buku ini merupakan seri ketiga mengenai perempuan pemimpin politik lokal, di Pusat Penelitian Politik LIPI. Kajian ini didasari oleh pemikiran kritis terhadap kecenderungan pengabaian pengalaman perempuan dalam analisis politik. Buku ini secara khusus menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi pilkada langsung.
Dalam buku ini disajikan dasar-dasar pemikiran mengenai konsep evaluasi lahan dan penerapannya untuk perencanaan tataguna tanah. Dalam penyusunannya telah diusahakan digunakan bahasa yang sederhana yang mudah difahami oleh mahasiswa, meskipun beberapa istilah bahasa asing yang biasa dipergunakan dalam bidang ini tetap disampingkan pula, dengan maksud agar konteks pemahamannya tetap terjaga.
Buku ini menyajikan tentang otonomi dan bagaimana pengelolaan aset dalam rauang lingkup daerah
Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan pengejawantahan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 87. BUM Desa adalah suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peran penting di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa. Buku ini bertujuan menjelaskan pentingnya keberadaan BUM Desa dan pengelolaannya guna kepentingan masyarak…