Filter by

  • Publication Year
    To
  • Availability
  • Attachment
  • Collection Type
  • General Material Designation
    See More
  • Location
  • Language
    See More
Found 7042 from your keywords:
# Debug Box 
/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"

Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"

SQL ⚙️: array:2 [
  "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0"
  "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 50"
]

Bind Value ⚒️: []
First Page Previous 6 7 8 9 10 Next Last Page
cover
Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri Di Indonesia
Comment Share
Kementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Buku ini berupaya untuk memaparkan sejarah pemerintahan dalam negeri khususnya Departemen Dalam Negeri RI yang sekarang telah berganti nama menjadi Kementerian Dalam Negeri RI. Sejarah pemerintahan dalam negeri menjadi penting intuk diterlusuri untuk melihat bagaimana proses bernegara dapat berjalan dengan baik.

Edition
edisi pertama
ISBN/ISSN
978-602-51113-3-47
Collation
x + 214 hlm ; 25 cm
Series Title
-
Call Number
959.8035 IND s
cover
Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri di Indonesia Jilid II : Sejak Orde Baru Hin…
Comment Share
Kementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaAgus SetiawanDidik PradjokoLinda SunartiHurri JunisarNanda Julian

Buku ini berupaya untuk memaparkan sejarah pemerintahan dalam negeri khususnya Departemen Dalam Negeri RI yang sekarang telah berganti nama menjadi Kementerian Dalam Negeri RI. Sejarah pemerintahan dalam negeri menjadi penting intuk diterlusuri untuk melihat bagaimana proses bernegara dapat berjalan dengan baik.

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
-
Collation
x, 273 hlm.; ilus,
Series Title
-
Call Number
959.8035 IND s
cover
Laporan Capaian Tiga Tahun Kementrian Dalam Negeri; Oktober 2014-Oktober 2017
Comment Share
Indonesia. Kementerian Dalam Negeri RI

Buku ini menyajikan laporan capaian yang telah diraih kemendagri selama 3 tahun dari Oktober 2014-2017

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
208 hlm.: ilus.; 25 cm
Series Title
-
Call Number
070.43 IND l
cover
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Khusus Papua
Comment Share
Indonesia, Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai sisi. Dua belas tahun pelaksanaan telah memudarkan cita-cita otonomi khusus melalui degradasi kewenangan daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Kajian Politik Hukum menjadi salah satu perspektif yang relevan dalam mengevaluasi kebijakan otonomi khusus di Papua dan Papu…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
iv, 599 hlm.; 30 cm
Series Title
-
Call Number
342.062 IND h
cover
Pengantar Penanggulangan Bencana
Comment Share
Lalu Ahmad MurdhaniMujahidin

Buku *Pengantar Penanggulangan Bencana* memberikan pemahaman dasar tentang konsep, jenis, dan tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Buku ini dirancang untuk memperkenalkan pembaca pada prinsip-prinsip manajemen bencana yang komprehensif, serta peran berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga ke…

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
9786231495026
Collation
xii, 124 hlm., 17,5x25 cm, ilus
Series Title
-
Call Number
658.4 LAL p
cover
Manajemen resiko kebencanaan
Comment Share
Mujahidin

Manajemen risiko bencana adalah proses pengelolaan terencana untuk mengurangi dampak bencana dengan cara mencegah risiko baru, mengurangi risiko yang sudah ada, dan mengelola sisa risiko. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian fisik, ekonomi, dan jiwa, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Proses ini meliputi empat tahapan utama: mitigasi (pencegahan da…

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
978-623-6592-34-2
Collation
x, 96 hal; 15 x 23 cm
Series Title
-
Call Number
363.34 MUJ m
cover
Pengurangan Resiko Bencana
Comment Share
Mujahidin

Buku "Pengurangan Risiko Bencana" menawarkan analisis mendalam tentang berbagai strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mengurangi dampak bencana alam dan buatan manusia. Menggabungkan teori dan praktik, buku ini mengkaji konsep-konsep kunci dalam manajemen risiko bencana, termasuk mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Pendekatan multidislipner yang diambil dalam buku ini member…

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
978-623-176-570-3
Collation
xiv, 154 hal; 14,8 x 21 cm
Series Title
-
Call Number
658.4 MUJ p
cover
Karier PNS Di Persimpangan Jalan Sebuah Refleksi Atas Kebijakan Kepegawaian D…
Comment Share
Murtir Jeddawi

Pasca reformasi salah satu yang menarik perhatian adalah pembenahan birokrasi, dan terkait dengan pembenahan ini diantaranya menyangkut reposisi Pegawai Negeri sipil. PNS dalam sturktur negara menjadi sangat urgen karena di era orde baru mereka menjadi penentu dalam konfigurasi politik status quo. Posisi politik PNS kemudian digugat setelah reformasi yang mengharuskan mereka dalam posisi netral…

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
979-1519-49-8
Collation
vii + 210 hlm ;24 cm
Series Title
-
Call Number
351.1 MUR k
cover
Hukum Administrasi Negara
Comment Share
Murtir Jeddawi

Hukum Administrasi Negara merupakan hokum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hokum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya pilar Negara hokum (rechtsaat dan rule of law). UUD Negara RI 1945 telah menegas…

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
978-979-007-773-7
Collation
viii, 304 hlm. ;23 cm
Series Title
-
Call Number
342.06 MUR h
cover
Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah
Comment Share
Murtir Jeddawi

Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sementara good governance adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, profesional, dan akuntabel. Di daerah, implementasi good governance menghadapi tantangan seperti korupsi, birokrasi yang lamban, dan minimnya partisipasi publik, yang sering kali mengarah pada kerugian negara dan masyarakat.

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
979-1519-87-0
Collation
xiv + 160 hlm ;23 cm
Series Title
-
Call Number
340.1 MUR n
First Page Previous 6 7 8 9 10 Next Last Page