/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1280" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Buku Pemikiran Politik Islam: Perspektif Tokoh Politik Islam dirancang sebagai panduan (handbook) untuk mahasiswa, khususnya di Fakultas Ushuluddin IAIN Ambon, dalam memahami konteks, teori, dan pemikiran politik Islam dari berbagai tokoh dan aliran. Buku ini terbagi menjadi empat bagian utama: Universalisme Politik Islam: Mengulas kedudukan dan makna politik dalam Islam, termasuk sejarah po…
Insurance law is multidisciplinary by nature, as it necessarily must interact with other disciplines, such as actuarial sciences or finance. However, this multi-disciplinarity also concerns the intersection with other branches of law. Most of the insurance undertakings are corporations and, as such, they are subject to corporate law rules, while insurance law is increasingly taking on a tra…
Indonesia merupakan negara demokrasi, yaitu pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi sendiri berasal dari kata “demos” dan “cratos” yang artinya kekuasaan ada pada rakyat seluruhnya (Wirjono Prodjodikoro, 1981:22-23). Perkembangan yang ada pada demokrasi, mengalami pergeseran dari demokrasi langsung menjadi demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah pemerintahan…
Teori Hukum tidak dapat berpuas diri dalam suatu kemashuran (popularitas) yang besar. Hal itu mewujudkan sebuah rintangan. Bagi banyak orang, hukum dan teori hukum adalah dua obyek studi yang terpisah, masing-masing dikhususkan bagi dua jenis yuris yang bebas yang satu dari yang lainnya: yang satu kabur, untuk sebagian tidak relevan dan untuk sisanya berlebihan, yang kedua solid, berguna …
Segala puji bagi Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya. Buku ini disajikan bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah “Hukum dan Hak Asasi Manusia ”. Mata kuliah Hukum dan Hak As…
Segala puji bagi Allah SWT. Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga atas ridhoNya penulis diberikan kesehatan dan kesanggupan menyelesaikan buku ajar ini. Buku ajar yang berjudul SOSIOLOGI HUKUM ini merupakan bahan pengajaran penulis dalam mengampu mata kuliah tersebut di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Hukum dapat dijalankan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dari kesad…
Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup di masyarakat. Dan juga merupakan hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI. Pengertian hukum adat menurut Seminar Hukum Adat di Yogyakarta adalah Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama. Berdasarkan pengertian tersebut maka perlu mendapa…
Modul 1 ini menyajikan konsep mengenai Sistem dan Pemerintahan, dengan maksud untuk memperluas wawasan dan pengetahuan para mahasiswa dalam mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia. Di dalam menyajikan uraian pembahasan materi dalam modul ini, pada umumnya terdapat beberapa konsep yang diuraikan secara teoritis namun ada pula konsep yang uraiannya disertai dengan aplikasi atau contoh-cont…
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka dipandang perlu diberikan pemahaman tentang materi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karena akan memberikan batasan kewenangan, proses dan prosedur yang boleh dilakukan oleh seorang aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, serta memberikan acuan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata Usaha Negara yang…