/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1890" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Sayangnya, literatur tentang hukum keuangan negara masih langka karena literatur yang sudah ada saat ini tidak memberikan pengertian tentang hukum keuangan negara, hanya pengertian keuangan negara. Secara prinsip, kedua hal ini (hukum keuangan negara dan keuangan negar…
Kumpulan pemikiran dan tulisan pilihan Presiden RI. Buku ini memuat koleksi pidato-pidato yang disampaikan pada khalayak internasional. isi buku ini meliputi topik-topik yang luas, dari keamanan hingga kemiskinan, dari tsunami hingga perdamaian Aceh, dari demokrasi hingga globalisasi, MDGs hingga persoalan Islam.
Buku ini memberikan gambaran tentang mengapa kita perlu membangun suatu negara dengan kebijakan publik yang unggul dan bagaimana? Disusun dengan keyakinan, bahwa tidak ada satu negara pun di dunia, khususnya negara-negara berkembang, lebih khusus lagi Indonesia, yang tidak mampu membangun kebijakan publik yang unggul untuk menghebatkan bangsa. Indonesia, sebagaimana setiap negara berkembang …
Buku ini menjadikan Ilmu subtansi hukum tata negara di Indonesia yakni, kedudukan presiden dan wakil presiden, kekuasaan kehakiman, fungsi perundang-undangan dan sistem pemerintahan di daerah (Jml)
Buku ini berisi tentang : 1. Hukum dan Pemerintahan dalam Bingkai otonomi daerah, 2. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, 3. Mengembalikan uang rakyat kepada rakyat, 4. Merentas keterisoliran daerah,
Buku ini menguraikan sistem dan proses pengelolaan APBN dalam kerangka manajemen keuangan negara. Selain diuraikan pokok-pokok manajemen keuangan negara serta proses APBN, diurakan pula peranan DPR dalam pengelolaan anggaran negara melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
Buku ini berupaya menghadirkan pemahaman komprehensif dan kritis terhadap: Eksistensi media massa; Kekuatan-kekuatan yang mengitari dan memengaruhi perkembangan media; Hubungan pemerintah dan media massa di masa lampau dan sekarang; Peran media sebagai penyampai informasi, pembujuk, investigator, dan hiburan.
Buku ini bermanfaat dan memberikan pemahaman utuh tentang pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau bahkan melahirkan ide dan kreasi baru yang lebih inovatif.
Buku ini mengemukakan tentang perkembangan dan pertumbuhan negara dan hukum. Dengan memaknai pentingnya ilmu negara, serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, maka dapatlah diketahui tujuan negara yang masa kini dan akan datang.
Betapa pentyingnya sistem pemerintahan suatu negara, hal itu lebih nyata lagi dengan dicantumkannya "Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia" dalam penjelasan UUD 1945 oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945. Hasrat para pembaca untuk memiliki buku ini telah mendorong penulisnya untuk lebih melengkapi dan menyempurnakannya dengan bahan-bahan yang up to date,…