/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1910" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Buku ini merupakan lanjutan yang lebih mendalam dari buku terdahulu Pengantar Teori Makroekonomi. Substansinya amat komprehensif bahkan melampaui kebutuhan silabi perguruan tinggi. Diharapkan buku ini bisa dipakai untuk tak sekedar memenuhi kebutuhan belajar mengajar saja. Penulis melebihkan tekanan pada analisis sisi permintaan sebagai faktor penentu penghindar depresi dan ekspektasi rasional …
Buku ini berisi informasi mengenai keuangan negara dalam teori dan praktik yang menganut undang-undang nomor 25 tahun 1999. Buku ini dilengkapi dengan 13 bab yang menjelaskan tentang keuangan negara di Indonesia dengan teori dan prakteknya.
Salah satu perubahan terpenting dalam sistem hukum Indonesia pada dasawarsa terakhir adalah pendirian Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN dan PTTUN). Sejak tahun 1991, peradilan tersebut telah mengeluarkan ratusan putusan dalam perkara-perkara tata usaha negara. Namun masih sedikit akademisi yang memberi perhatian terhadap peradilan tata usaha negara. Biasanya lebih banyak pada penjelasan hukum f…
This academic study examines how corruption is controlled in six Asian countries, namely Hong Kong, India, Mongolia, the Philippines, Singapore and South Korea. These countries illustrate between them three patterns of corruption control in Asian countries. Pattern 1 is demonstrated by Mongolia, which has anti-corruption laws but no independent agency. Pattern 2 is illustrated by India and the …
Menghadapi sistem berbagai permasalahan maupun hamabatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, diperlukan tata ulang atau pembaruan tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untu…
Kelompok aksi merupakan salah satu pilar penyangga bangunan masyarakat sipil. Demikian garis besar pengarang buku ini mencoba memperkenalkan gagasannya. Kelebihannya disbanding pilar masyarakat sipil lainnya - seperti media massa, barisan kaum intelektual, parlemen, ikatan profesi kelas menengah - adalah sifatnya yang populis dan benar-benar melibatkan massa. Massa yang rentan karena keterpingg…
Buku ini sangat bermanfaat bagi pelaku bisnis, pengambil kebijakan, dan juga analis untuk mengetahui berbagai perkembangan perekonomian Indonesia dari perspektif ekonom muda. Basis konsep yang baik ditunjang dengan latar belakang pengalamannya masing-masing memberikan 'pencerahan' bagi kita untuk menghadapi tantangan ekonomi di depan.
Salah satu penentu usaha Indonesia ke arah demokratisasi ialah perubahan kebijakan menyangkut hubungan fiskal antar-jenjang pemerintahan (inter-governmental fiscal relations). Buku ini merupakan terjemahan disertasi yang dipertahankan di Universiti Sains Malaysia. Ada dua fase kebijakan yang disajikan, yaitu kebijakan fiskal yang lebih terpusat di bawah UU No.5/1974 yang ditetapkan oleh pemerin…
Dalam buku ini, penulis mencoba memberikan sumbangsih beberapa pemikiran untuk mengantisipasi pelaksanaan UU 32/2004 dan UU 33/2004 yang berusaha menyempurnakan UU /99 DAN UU 25/99. Penulis melihat bahwa pemerintahan dan masyarakat perlu memahami pergerakan sistim pemerintah daerah kedepan dengan mengkaji beberapa hal mendasar, antara lain: pertama, instrumentasi kebijakan UU 32/04 dan 33/04 me…
Otonomi Daerah (OTDA) membawa angin “reformasi” baik dalam perencanaan pembangunan daerah, hubungan eksekutif-legislatif, maupun relasi antara pusat-daerah, dan pemerintah-bisnis. Paradigma pembangunan pun bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi: dari “pembangunan di daerah” menjadi “membangun daerah”. Namun, dalam praktek, masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus dis…