/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 2440" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Sejak Pemerintah mengeluarkan PeraturanPemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, telah banyak menuai kritik dari masyarakat. Kebijakan “gas dan rem” antara penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dijalankan berbarengan cenderung kontradiktif. Kebijakan ini seolah menekan “gas dan rem” secara bersamaan. Hasilnya, memasuki bulan keen…
buku ini terbagi dalam sembilan bab tentang Hukum Waris Adat. Permasalahan yang penting dalam pembangunan hukum perundangan nasional tentang Hukum Waris dimuat dalam Bab I Pendahuluan. Pada Bab II diuraikan Pokok-pokok Pengertian, Bab III Pancasila dan azas hukum waris, Bab IV Sistem Pewarisan, Bab V Harta Warisan, Bab VI Para Waris, Bab VII Proses Pewarisan, Bab VIII Peradilan Warisan dan tera…
Buku ini berisi mengenai pendapat keberhasilan pelaksanaan pemilu serta merta tidak berarti proses demokrasi di Indonesia juga sudah berhasil atau terkonsolidasi. Pada waktu buku itu ditulis (2005), A.E. Priyono belum berani mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sudah terkonsolidasi, tapi demokrasi sudah menjadi sistem politik di Indonesia.
Buku Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia: Quo Vadis, merupakan hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran, serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini, dan diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam upaya memperbaiki, mengembangkan, menguatkan, dan meredesain kebijakan pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia. Pendekatan analisis dilakukan tidak hanya berdasa…
Buku ini berisikan pembahasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang merupakan norma yang wajib dilaksanakan pengusaha terhadap kerja pekerja atau buruh di tempat kerja, yang mana hal tersebut sama dengan norma kerja yang mengatur masalah upah, cuti, tunjangan hari raya, sampai jaminan sosial tenaga kerja.
Buku ini ditulis dengan sepenuh keterlibatan dalam gerakan perempuan komunitas Muslim, mulai dari komunitas kecil di kawasan IAIN Ciputat pada akhir 1980an, hingga diadopsi menjadi kebijakan negara sebagai mainstreaming gender. Tak pernah diduga, ide ternyata mempunyai kakinya tersendiri, hingga menjadi produk kebijakan negara seperti Undang-undang Perlindungan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU …
Sejak 1998, bangsa Indonesia memasuki proses ‘belajar’ demokrasi atau demokratisasi dengan ‘plus-minus’nya. Suatu problem mendasar sedang dialami kehidupan berbangsa pada era demokrasi ini adalah kecenderungan terjadinya proses degradasi etika sosial atau krisis akhlak di tengah masyarakat.rnrnDisorientasi etika sosial itu, sejak dari persoalan perilaku korupsi, narkoba, minuman keras…
Buku ini membahas mengenai hukum perseroan terbatas yang diperkarya dengan contoh kasus dan penyelesaiannya dalam hukum perseroan terbatas
Betapa tidak sederhananya sebuah praktik korupsi. Ada kompleksitas yang melingkupinya, termasuk D dalam penegakan hukumnya, karena pelaku korupsi tidaklah sendiri. Para pelaku itu juga bukan orang-orang bodoh. Perkara korupsi adalah extra-ordinary crime sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. rnBuku ini mengulas tentang praktik kejahatan korupsi dan tindak pidana lainnya, serta be…