/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 2820" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Pembangunan yang tengah giat dilaksanakan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah semestinya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak sedikit pengambilalihan tanah dari masyarakat untuk kepentingan umum berujung di Pengadilan baik Pen…
Buku ini mengisi kekurangan dari buku buku teks tentang pembangunan daerah yang ada selama ini. Mahasiswa dan para pegawai pemerintah merasa perlu melengkapi pemahaman mereka terhadap aspek-aspek pembangunan. Bagaimana mewujudkan pembangunan inklusif, dan bagaimana mempercepat pembangunan daerah, baik pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia, dan atau pembangunan infrastrukturnya, merupakan bah…
Buku ini disajikan pengertian tentang ilmu negara diuraikan secara seksama berdasarkan asas yang mendasari pengertian tersebut, termasuk mengenai hubungan ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu kenegaraan
Buku ini sangat berguna dan bermanfaat bagi para akademis dan praktisi yang menaruh minat pada persoalan kepolisian di indonesia. Disamping itu buku ini juga dapat dijadikan buku pegangan bagi insan polri agar mengetahui kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam menjalankan perannya sebagai pemelihara Kamtibmas dan penegakan hukum di Indonesia.
Pemerintahan daerah menjadi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945rnPemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daera…
Kebudayaan Indonesia telah lama menjadi fokus perhatian Negara. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan pemerintahan sendiri, kebijakan budaya telah berupaya untuk mendefinisikan dan mendiseminasikan sebuah versi budaya yang terkait dengan bahasa, sejarah, aliansi, dan tujuan Negara. Seiring meningkatnya sumber daya dikendalikan oleh Negara, versi budaya nasional yang d…
Buku ini menyajikan pembahsan mengenai perencanaan dalam pembangunan daerah yang memuat topi-topi seperti stratefi perencanaan, teknik analisis dalam perencanaan, analisis perencanaan pembangunaan wilayah yang berorientasi tujuan dan msh banyak lagi
Buku ini telah menyajikan pemetaan awal untuk merumuskan bentuk-bentuk pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif. Peta awal ini akan berguna bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan rambu-rambu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada di MK. Pada akhirnya, kelemahan atas penyelesaian perselisihan hasil pemilukada oleh MK bisa tertutupi tanpa harus berfikir untuk mencabut wewen…
Buku ini mengkaji dalam dimensi kualitatif realitas sosial yang dibentuk oleh media massa, khususnya iklan televisi. Rentang pembahasannya bermula dari ciri realitas sosial media massa dan lapisan-lapisannya ( lapisan realitas teknologi, lapisan realitas ikonis atau realitas pencitraan dan realitas verbal). Proses knstruksi sosial dalam kaitannya dengan kelompok atau agen sosial yang mengatur k…
Salah satu pilar penting demokrasi adalah berjalannya prinsip mandate. Inilah prinsip yang mengikat semacam kontrak. Dalam hubungan ini, publik memberikan kekuasaan kepada pejabat publik untuk merumuskan kebijakan berdasarkan dan untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam prinsip ini, pejabat publik adalah pemegang mandate sementara publik adalah pemberi mandat. Demokrasi tegak manakala hubungan …