Filter by

  • Publication Year
    To
  • Availability
  • Attachment
  • Collection Type
  • General Material Designation
    See More
  • Location
  • Language
    See More
Found 3311 from your keywords: callnumber=3
# Debug Box 
/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"

Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"

SQL ⚙️: array:2 [
  "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)"
  "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 30"
]

Bind Value ⚒️: array:1 [
  0 => "3%"
]
First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page
cover
Sinergitas Pemerintah Daerah-Pusat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Comment Share
Indonesia. Kementerian Dalam Negeri RI

Buku ini membahas sinergi pemerintah daerah-pusat dalam mengelola keuangan daerah, seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan

Edition
Ed. 1, Cet. 1
ISBN/ISSN
-
Collation
v, 99 hlm.: ilus.; 24 cm
Series Title
-
Call Number
352 IND s
cover
Potret Penerapan Smart City di Indonesia
Comment Share
Indonesia. Kementerian Dalam Negeri RI

buku ini berisi mengenai penerapan smart city di indonesia

Edition
-
ISBN/ISSN
978-602-70629-2-4
Collation
-
Series Title
-
Call Number
352.3 IND p
cover
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Khusus Papua
Comment Share
Indonesia, Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai sisi. Dua belas tahun pelaksanaan telah memudarkan cita-cita otonomi khusus melalui degradasi kewenangan daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Kajian Politik Hukum menjadi salah satu perspektif yang relevan dalam mengevaluasi kebijakan otonomi khusus di Papua dan Papu…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
iv, 599 hlm.; 30 cm
Series Title
-
Call Number
342.062 IND h
cover
Manajemen resiko kebencanaan
Comment Share
Mujahidin

Manajemen risiko bencana adalah proses pengelolaan terencana untuk mengurangi dampak bencana dengan cara mencegah risiko baru, mengurangi risiko yang sudah ada, dan mengelola sisa risiko. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian fisik, ekonomi, dan jiwa, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Proses ini meliputi empat tahapan utama: mitigasi (pencegahan da…

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
978-623-6592-34-2
Collation
x, 96 hal; 15 x 23 cm
Series Title
-
Call Number
363.34 MUJ m
cover
Karier PNS Di Persimpangan Jalan Sebuah Refleksi Atas Kebijakan Kepegawaian D…
Comment Share
Murtir Jeddawi

Pasca reformasi salah satu yang menarik perhatian adalah pembenahan birokrasi, dan terkait dengan pembenahan ini diantaranya menyangkut reposisi Pegawai Negeri sipil. PNS dalam sturktur negara menjadi sangat urgen karena di era orde baru mereka menjadi penentu dalam konfigurasi politik status quo. Posisi politik PNS kemudian digugat setelah reformasi yang mengharuskan mereka dalam posisi netral…

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
979-1519-49-8
Collation
vii + 210 hlm ;24 cm
Series Title
-
Call Number
351.1 MUR k
cover
Hukum Administrasi Negara
Comment Share
Murtir Jeddawi

Hukum Administrasi Negara merupakan hokum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hokum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya pilar Negara hokum (rechtsaat dan rule of law). UUD Negara RI 1945 telah menegas…

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
978-979-007-773-7
Collation
viii, 304 hlm. ;23 cm
Series Title
-
Call Number
342.06 MUR h
cover
Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah
Comment Share
Murtir Jeddawi

Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sementara good governance adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, profesional, dan akuntabel. Di daerah, implementasi good governance menghadapi tantangan seperti korupsi, birokrasi yang lamban, dan minimnya partisipasi publik, yang sering kali mengarah pada kerugian negara dan masyarakat.

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
979-1519-87-0
Collation
xiv + 160 hlm ;23 cm
Series Title
-
Call Number
340.1 MUR n
cover
Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan PNS
Comment Share
Murtir Jeddawi

Reformasi birokrasi adalah upaya fundamental untuk mentransformasi sistem administrasi pemerintahan agar lebih efisien, profesional, dan berintegritas, mencakup tiga aspek utama: kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Kelembagaan berfokus pada perbaikan struktur organisasi, ketatalaksanaan pada perbaikan proses kerja, dan sumber daya manusia pada peningkatan kompetensi,…

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
979-151916-1
Collation
148 hlm ; 16 x 23 cm
Series Title
-
Call Number
352.63 MUR r
cover
Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Investasi d…
Comment Share
Murtir Jeddawi

Kajian hukum peraturan daerah (Perda) tentang penanaman investasi di daerah menunjukkan bahwa perda tersebut bertujuan menciptakan kemudahan dan insentif bagi investor, namun sering kali ditemukan permasalahan seperti inkonsistensi antar perda, yang dapat menghambat iklim investasi. Analisis hukumnya melibatkan peninjauan dasar hukum yang lebih tinggi seperti UU 25/2007 dan UU 23/2014, serta ev…

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
979-3333-71-3
Collation
-
Series Title
-
Call Number
340 MUR h
cover
Model Implementasi interaksi pemberdayaan pada kebijakam dana Desa dalam mewu…
Comment Share
Lalu Satria Utama

Buku ini membahas implementasi interaksi pemberdayaan dalam kebijakan dana desa untuk mencapai kemandirian desa, menyoroti bagaimana program pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal dibandingkan pembangunan infrastruktur. Buku ini menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan aspirasi mereka dalam mendorong program pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta bagaimana hal …

Edition
Cet. 1
ISBN/ISSN
978-623-6385-01-2
Collation
145 hal; 15,5 x 23 cm
Series Title
-
Call Number
352.14 LAL m
First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page