/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 490" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Buku ini memberikan pemahaman tentang faktor penyebab penyelenggaraan desentralisasi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia belum signifikan berhasil. Desentralisasi yang telah diterima sebagai alternatif solusional atas sistem penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal, ternyata belum juga mengubah kesejahteraan masyarakat daerah otonom berkarakteristik kepul…
Selama periode reformasi yaitu sejak tahun 1998 hingga sekarang, Indonesia mulai melaksanakanrnpembangunan yang berdasarkan demokratisasi yang lebih luas, pelaksanaan desentralisasi dan transparansirnpengelolaan keuangan negara. Namun pengalaman selama ini ternyata masih banyak menemukan kendalarndalam pencapaiannya. Salah satu akar permasalahannya yaitu lemahnya sektor publik. Dalam arti luas …
Negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) seperti Jerman, Belanda, bahkan Indonesia memiliki corak hukum yang bersifat tertulis dan terkodifikasi, yaitu peraturan perundang-undangan. Pentingnya peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik In…
Salah satu tujuan negara yang utama adalah memajukan dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Pemerintah di tingkat Nasional dan Daerah dan Anggota Parlemen (DPR dan DPRD) melalui salah satu fungsinya di bidang pembuatan perundang- undangan adalah menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, sejahtera, adil, makmur, bebas dari rasa takut dan dari diskriminasi. Peraturan Daerah (Perda) yang dib…
Buku ini mengetengahkan serangkaian analisis atau percikan pemikiran terhadap berbagai masalah publik dan reformasi administrasi yang menjadi konsekuensinya di Indonesia, mulai dari ranah teori hingga level praktis, dari kebijakan lingkungan hingga persoalan birokrasi sehari-hari, dari isu demokrais hingga masalah korupsi. Melalui penyajian yang berangkat dari problem riil, maka buku ini mampu …
Pengalaman selama lebih dari 10 tahun menjalankan agenda reformasi mestinya semakin meyakinkan para teoretisi dan praktisi administrasi publik, bahwa sistem administrasi publik yang efektif sangat esensial untuk melaksanakan demokratisasi politik dan pembangunan ekonomi terbuka yang berkeadilan sosial. Tetapi nayatanya rakyat Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan layanan publik dalam kuan…
Buku ini merupakan kumpulan makalah Seminar Nasional AIPI XXIV, dengan tema: Evaluasi Kritis Reformasi Birokrasi di Indonesia" yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Mei 2012 di Gedung Asia Afrika
Birokrasi adalah jantung negara. Sebagai obyek ilmu politik dan administrasi, birokrasi penting dikaji terus-menerus. Buku ini menjelaskan secara tuntas semua hal yang berkaitan dengan pemikiran tentang birokrasi. Membahas berbagai konsepsi dan teori birokrasi klasik dan modern, serta pandangan ahli tentang bentuk birokrasi masa depan.
Fungsi utama dari pemerintahan daerah ialah menyediakan “public goods and services” yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah. Pemerintahan Daerah menghasilkan public goods berupa barang-barang untuk kepentingan masyarakat daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung. Pemerintah daerah juga harus menyediakan public services berupa sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dll. Juga harus menye…