Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan salah satu kewenangan MahkamahrnKonstitusi. Buku ini berisi seluk beluk beracara pengujian undang-undang terhadap UUDrndi Mahkamah Konstitusi yang dimulai dari tahapan permohonan, pemeriksaan,rnpembuktian, hingga dikeluarkannya putusan, serta akibat hukum dari perkara yangrnbersangkutan. Pembahasan disampaikan secara runtut, sistematis, dan juga me…

Hakim: Antara pengaturan dan implementasinya

Buku ini berisi mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan o…

Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep teoretis, kewenangan notaris, bentuk dan m…

Buku Teknik Pembuatan Akta satu ini merupakan satu-satunya buku di Indonesia yang menganalisis secara sistematis dan mendasar (elementer) tentang konsep-konsep teoritis tentang akta dan teknik pembuatan akta. Buku ini terdiri dari 16 bab, yang meliputi bab 1. tentang pendahuluan, bab 2 tentang konsep teoritis tentang teknik pembuatan akta satu, bab 3 tentang akta autentik, bab 4 analisis yuridi…

Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)

Buku Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA) ini merupakan buku yang menganalisis secara sistematis tentang metode atau cara untuk membuat dan menyusun akta-akta yang berkaitan dengan perjanjian. Akta perjanjian merupakan akta yang dikehendaki oleh para pihak. Akta itu, ada yang tercantum dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Akta perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris.rn…

Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif atau kooperatif?

Buku ini memberikan gambaran mengenai relasi Mahkamah Konstitusi dengan Legislator (DPR dan Presiden) dengan melihat dinamika pelaksanaan putusan MK melalui legislasi tahun 2004-2015, apakah bersifat kooperatif atau konfrontatif. Buku ini memberikan eksplanasi, baik secara filsafati, teoritis, dan praktis mengenai, (1) apakah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuata…

Akuntabilitas Mahkamah Agung

“Sebagai puncak badan peradilan di Indonesia, sejatinya Mahkamah Agung melalui kewenangannya di bidang yudisial dan bidang non yudisial mampu melakukan perubahan dan penataan internal secara fundamental untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Namun faktanya, sejak reformasi 1998, lembaga tersebut belum mampu memenuhi harapan terhadap terbentuknya badan peradilan yang merdeka, berwibawa …

Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (alternati…

Perkembangan terakhir menunjukan bahwa Pengadilan ternyata bukan satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang tepat, terutama bagi kalangan pelaku bisnis. Pengadilan ternyata mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa memunculkan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar penga…

Praktik Class Action di Indonesia

Buku “Praktik Class. Action di Indonesia” ‘ini khususnya mengkaji tentang sejarah adopsi class action di Indonesia, serta mendeskripsikan perkembangan atau pemanfaatannya untuk penegakan hukum,. Pada bagian awal buku ini dibahas tentang sejarah adopsi class action dan kesesuaiannya dengan hukum dasar Indoensia yakini Pancasila, UUD 1945, maupun HAM. Pada bagian selanjutnya dibahas tenta…

Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Ind…

Buku ini berisi mengenai di tengah-tengah intensnya sosialisasi penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun instansi-nstansi lainnya, lahirlah buku ini.Diuraikan secara komprehensif tujuh cabang Hukum HaKI Indonesia. Tujuh Undang-undang dibidang HaKI yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia merupakan implementasi dan keikutsertaan Indonesia…

Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-229-369-9

Collation

xvi, 324 halaman ;23 cm

Series Title

-

Call Number

345 MUH k