Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan

Pakar hukum tata negara terkenal asal Perancis Leon Duguit berkata, "Hukum tanpa kekuasaan adalah tak berdaya, namun kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan, sehingga kekuasaan inilah yang harus dibatasi dan diawasi oleh hukum." Pokok pemikiran tersebut akan menjiwai tulisan yang disajikan dalam buku ini. Buku Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan ini merupakan kumpulan berbagai tul…

Untuk hukum dan keadilan Paul Scholten (1875-1946) biografi

Paul Scholten dari Amsterdam tersohor sebagai pakar hukum terbesar di Belanda pada abad lalu. Di kalangan hukum tetap ada banyak perhatian terhadap pemikirannya yang orisinal tentang hukum dan penemuan hukum itu. Ia mendasarkan perasaan hukumnya atas keyakinan Kristennya. Ia aktif di gereja dan membantu memastikan bahwa Gereja Reformed Belanda mengambil sikap melawan penjajah selama perang. Sch…

Memahami Konstitusi: Makna dan aktualisasi

Buku ini berisikan pembahasan tentang hal - hal yang berkaitan dengan konstitusi dalam perspektif teori, sejarah, maupun praktik yang berfokus pada bagaimana caranya memahami konstitusi.

Perubahan UUD 1945: Perubahan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia m…

Edition

Edisi Revisi

ISBN/ISSN

978-979-769-370-1

Collation

xxxii, 273 hlm.: ilus.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.029 FER p

Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amandemen

Penataaan ketatanegaraan secara mendasar dilakukan melalui reformasi konstitusi, karena konstitusi sebagai hukum dasar berisi tentang ketentuan fundamental masyarakat menata diri dalam kehidupan ketatanegaraan. Berbagai konflik ketatanegaraan yang terjadi acapkali bersumber pada kekosongan pengaturan dalam konstitusi, misalnya konflik kewenangan antara legislatif dan eksekutif ataupun konflik k…

Back to The Original 1945 Constitution of The Republic of Indonesia

Everytime Indonesia revise or amend the 1945 Constitution, this nation has always experienced political disability. That political chaos had spread into other various life sectors, including socioeconomic. When changing the 1945 Constitution with Republic of Indonesia Union Constitution (RIS) in early of independence era, Indonesia plunged in Liberal Democracy immediately. As a result, the cabi…

Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara

Hukum konstitusi merupakan bentuk hukum yang mendefenisikan hubungan antara pelbagai lembaga di dalam suatu negara. sangat penting memahami hukum konstitusi karena ia menjadi hukum dasar negara yang mengatur bagaimana menyelenggarakan negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Buku ini membahas hukum konstitusi dan kelembagaan negara di Indonesia. Materi buku ini dibuka denga…

Introduction To Indonesian Constitutional Law

Edition

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1123-11-9

Collation

xxxviii, 248 hlm.: 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 MAS i

The Politics of Sufficiency: Making it easier to live the Good Life

“Growth” is the only political, economic and social goal recognized today. But it brings us up against the ecological limits of the planet – and against the increasingly widespread recognition of the fact that material wealth alone cannot make us happy. For this reason, ever growing numbers of people are seeking and discovering alternative and sustainable ways of living. This is to be wel…

Hak Asasi Manusia: dialektika universalisme vs relativisme di indonesia

Globalisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah berlangsung selama beberapa decade telah menyebabkan perdebatan universalisme versus relativisme dalam hak asasi manusia (HAM) semakin tajam di berbagai negara. Rejim HAM internasional dan para pendukung prinsip universalisme HAM berusaha untuk mengimplementasikan norma-norma HAM kesemua negara, melintasi batas-batas norma-norma lokal seperti agama…