Text
Ijtihad Politik Ulama : sejarah nu 1952 - 1967
Argumen pokok yang dibangun buku ini adalah bahwa tindakan NU dalam berpolitik sama sekali bukan tanpa prinsip; NU sebenarnya selalu konsisten berpegang pada ideologi politik keagamaan yang meletakkan prioritas tertinggi pada “perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya” (Greg Fealy).rn***rnMasyarakat memandang ulama mempunyai tempat yang sangat tinggi dalam kehidupan sosial. Hal ini antara lain karena faktor sejarah penyebaran Islam di Indonesia terjadi ketika supremasi institusi khilafah (politik) sangat lemah. Memang ada lembaga politik Islam bernama sultan (: kesultanan dari Aceh hingga Nusa Tenggara) pada awal-awal Islam di Indonesia, tetapi lembaga ini tidak mempunyai legitimasi yang kokoh di dalam masyarakat Islam.rnrnOleh karena itu, ketika kesultanan terserap dalam sistem politik dan ekonomi kolonial, ulama membangun basis sosialnya dan semakin kokoh dengan munculnya banyak pesantren. Maka ulama tak lagi semata-mata berurusan dengan perumusan aspek-aspek doktrinal dari Islam, tetapi ia berpolitik dengan merumuskan bentuk ‘ideologis’ dari Islam, sebagai akibat dari dialog yang intens dengan lingkungan sosial politik, termasuk membentuk solidaritas umat. Sebagian kelompok ulama yang intens berpolitik itu bergabung dalam wadah Nahdlatul Ulama (NU) (M Imam Aziz, kata pengantar, hlm. xv).
Tersedia | SJN00004383 | 297.272 GRE i | Perpustakaan Amir Machmud |
Tidak tersedia versi lain