Text

Tata Cara Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

---

Salah satu dari konsekuensi dari berlakunya undang-undang Nomer 1 Tahun 2004 adalah berlakunya penyelenggaraan kewenangan administratif kepada kementerian negara/lembaga. Kewenangan administratif ini meliputi kewenangan melakukan perikatan atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeliaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memeintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.rnrnSebagaimana kita ketahui bahwa selama ini fungsi pengujian dan pembebanan ini dilaksanakan oleh Departemen Keuangan cq Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ddeengan cara penebitan Surat Perintah Membayar(SPM). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara penerbitan SPM ini dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.rnrnBuku Tata Cara Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan dan pengadministrasian endahara dalam Pengelolaan APBN/APBD" ini dimaksudkan untuk membantu kementerian negara/lembaga dalam menyusun kontrak-kontrak pengadaan barang/jasa dan membantu pengadministasian baik sebelum maupun sesudah SPM diterbitkan."

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

351.72 HER t

Penerbit

Jakarta : Mitra Wacana Media., 2009

Deskripsi Fisik

viii, 522hlm. ;24 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-1092-91-3

Klasifikasi

351.72

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet. 1

Subjek

Pemerintahan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Herry Kamaroesid

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar