Text

Judicial Review di Mahkamah Agung RI: tiga dekade pengujian peraturan perundang-undangan

---

Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia.rnBuku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/ konstitusi yang dilakukan oleh BPUPKI pada 1945, telah muncul usulan perlunya pengujian peraturan perundang-undangan, bahkan termasuk pengujian konstitusionalitas undang - undang.rnSejalan dengan perkembangannya di Indonesia (tahun 2000), kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yakni Undang - Undang UUD 1945 diberikan kepada MPR (TAP MPR Nomor III/MPR/2000), walaupun belum pernah dilaksanakan. Di samping MPR kewenangan pengujian tersebut masih diberikan sepenuhnya kepada kekuasaan kehakiman (Judicial Review) yakni Makamah Agung dengan objek peraturan perundang-undangan di bawah undang - undang terhadap undang - undang.rnBuku ini menganalisis pengujian peraturan perundang - undangan dan keterkaitannya dengan sistem hukum dan ketatanegaraan yang dianut, serta praktik pelaksanaannya di Mahkamah Agung.rnBuku ini sangat penting untuk dibaca oleh siapapun yang ingin mengetahui lebih dalam kelebihan, kelemahan, dan kesesuaian praktik judicial review di Mahkamah Agung dengan perkembangan hukum dan masyarakat.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

340 ZAI j

Publisher

Jakarta : Rajawali Press., 2009

Collation

xviii, 340 hlm.; 24 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-769-258-2

Classification

340

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Ed.1, Cet.1

Subject(s)

Hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Zainal Arifin Hoesein

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment