Text

Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: teori - praktik dan yurisprudensi di Indonesia

---

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan yaitu: pemidanaan, pemulihan aset, dan pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.rnDi luar sistem hukum Indonesia, upaya meningkatkan pemulihan aset TIPIKOR perlu dilandasi sistem peradilan restoratif, yang tidak hanya dilandasi sistem pembalasan. Sistem peradilan di negara Common Law dan RRC telah diberlakukan prinsip StaR melalui sistem pemidanaan dalam dua aspek.rnDalam pengamatan selama ini, sistem peradilan Indonesia cenderung menerapkan doctrin man oriented tetapi dalam penjatuhan pidana tidak pernah memberi hukuman mati, pidana paling tinggi sekitar 10 sampai dengan 15 tahun.rnSistem pemidanaan di Indonesia cenderung bersifat pidana pembalasan, tetapi jumlah kejahatan TIPIKOR yang telah dipidana sesuai UUTPK sepertinya belum berhasil menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

345.01 PAN p

Publisher

Jakarta : Bhuana llmu Populer., 2020

Collation

xxii + 800 hlm.; ilus.: 23 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-216-960-9

Classification

345.01

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Tindak pidana korupsi

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Panggabean

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment