Text
Ekonomi Politik Gula
Kedaulatan pangan sebagai bagian dari kedaulatan dibidang ekonomi, termasuk pada komoditas gula, adalah bagian dari kedaulatan nasional yang wajib ditegakkan. Buku ini membahas posisi kedaulatan pangan Indonesia di bidang pergulaan di tengah pusaran liberalisasi perdagangan produk pertanian yang diatur oleh WTO. Analisis dari perspektif ekonomi politik menyimpulkan bahwa kondisi kedaulatan pangan di bidang pergulaan berada pada posisi yang sangat lemah. hal itu disebabkan kebijakan pergulaan yang dianut selama ini, yaitu kebijakan promosi dan proteksi, tidak kondusif terhadap upaya pencapaian kedaulatan pangan di bidang pergulaan. Selain itu liberalisasi perdagangan produk pertanian yang diatur WTO telah menggeser komoditas pangan dari barang publik yang bias diatur oleh pemerintah menjadi barang privat yang hanya tunduk pada mekanisme pasar. Pergeseran ini menyebabkan pemerintah tidak bisa atau kesulitan melakukan kebijakan stabilisasi harga. Liberalisasi perdagangan produk pertanian itu juga telah menggeser peran negara berkembang yang semula sebagai eksportir pangan, kini sekitar 90% negara berkembang telah tergantung pada impor pangan dari negara maju. Indonesia yang pada masa kolonial Belanda pernah menjadi eksportir gula terbesar dunia setelah Brazil, kini justru menjadi importir gula terbesar dunia. Selain itu kontestasi antar para pemangku kepentingan pada komoditas gula telah menempatkan posisi sector bisnis swasta menjadi sangat dominan dalam mempengaruhi kebijakan pergulaan.
Tersedia | SJN00003350 | 382.53 UMA e | Perpustakaan Amir Machmud (300) |
Tidak tersedia versi lain