Text

Pengujian Konstitusionalitas Perda: Respons atas perda intoleran-diskriminatif dan pemodelan baru mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan

---

Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuat prinsip checks and balances, supremasi konstitusi, dan kepatuhan pada prinsip hierarki norma tidak bekerja secara ideal. Desain konstitusional baru tersebut—yang meletakkan pengujian perda sebagai lingkup kewenangan Mahkamah Agung—telah mengikis kesempatan norma-norma yang dikandung suatu perda untuk bisa diuji konstitusionalitasnya berlandaskan UUD 1945.rnrnBuku ini, yang diangkat dari disertasi Ismail Hasani, menawarkan pemodelan baru mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan sebagai respons terhadap keberadaan perda-perda intoleran-diskriminatif. Perda-perda tersebut hingga kini belum memperoleh penyikapan ketatanegaraan dan masih menjadi instrumen pelembagaan diskriminasi. Pembaca diajak memahami betapa mendesak perubahan yang harus dilakukan demi menegakkan integritas hukum Indonesia.rnrn“Ismail Hasani telah menyampaikan satu hal yang mesti disampaikan seorang peneliti dan akademisi hukum tata negara. Tebaran pemikiran dalam buku ini akan menjadi catatan penting dalam ranah pemikiran hukum tata negara di negeri ini.”rnrn—Saldi Isra, Hakim Konstitusi RI dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalasrnrn“Penyatuatapan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Konstitusi selalu dijadikan solusi meski sulit karena mensyaratkan amendemen UUD. Pemikiran alternatif penulis menarik disimak dan menjadi referensi.”rnrn—Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Madarnrn“Bagi Anda yang mau mendalami isu pembelahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, buku ini layak untuk direkomendasikan.”rnrn—Zainal Arifin Mochtar, SH, LLM,rnrnDosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Madarnrn“Buku ini menyajikan jalan keluar atas kebuntuan merespons perda intoleran diskriminatif dalam perspektif ketatanegaraan. Ditulis oleh akademisi-aktivis, buku ini layak untuk dibaca, didiskusikan, dan dikembangkan.rnrn—Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

348.598 ISM p

Publisher

Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia., 2020

Collation

xxi, 486 hlm.: ilus.; 23 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-481-482-3

Classification

348.598

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Cet. 1

Subject(s)

Hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment