Perpustakaan Amir Machmud

Kementerian Dalam Negeri

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015
Bookmark Share

Text

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015

Utang Rosidin - Personal Name;

Di negara kesatuan seperti NKRI, doerah tidak bersifat negara maka daerah tidak memiliki kekuasaan negara sepertf di fingkat pusat/nasional. Yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan doerah. Desentrallsasi merupakan pembagian wewenang pemerintah pusat pada badan tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu (desentralisasi fungsional) atau penyerahan wewenang secara vertikal pada daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagal urusan rumah tangga daerah (desentralisasi teritorial). Dalam rangka desentrallsasi fungsional, misalnya pemerintah pusat memberkan wewenang khusus pada badan otorita (Batam, Jatiluhur dan sebagainya.). Adapun daiam rangka desentralisasi terttorial, pemerintah pusat memberikan otonomi daerah poda daerah. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan beberapa kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke doerah kabupaten dan kota di seluruh indonesia. Jika dalam kondisi semuia, arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, arus dinamika kekuasaan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilal sangat penting, terutama untuk menjamin ogar proses integrasi nasional dapat dipelhara dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya


Availability
#
Perpustakaan Amir Machmud 352.14 UTA o
sjn00003602
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
352.14 UTA o
Publisher
Bandung : Pustaka Setia., 2019
Collation
xvii, 604hlm.: ilus.; 24cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-076-532-0
Classification
352.14
Content Type
text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
Cet. 2
Subject(s)
Otonomi Daerah
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments

You must be logged in to post a comment

Perpustakaan Amir Machmud
  • Information
  • Librarian
  • Admin
  • Penghitung Pengunjung

About Us

Perpustakaan Amir Machmud (NPP. 3171014A0000008) merupakan perpustakaan khusus. Perpustakaan Amir Machmud memiliki slogan “Suluh Bacaan Politik dan Pemerintahan”.

Filosofi slogan tersebut bermakna perpustakaan Amir Machmud dapat menjadi penerang bagi pemustaka dalam mencari sumber informasi sekaligus referensi terkait politik pemerintahan.

Jam Pelayanan

  • Senin-Jum'at 07.30-16.30
  • Sabtu-Minggu Libur

Ikuti di Instagram Tonton di YouTube

© 2026 — Perpustakaan Amir Machmud Kemendagri

Powered by Kementerian Dalam Negeri
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?