Text

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

---

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini ditandai setidaknya dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasari eksistensi hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal yang sangat mendasar adalah diubahnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berbagai peraturan pelaksanaan terbaru dari UU tersebut juga kemudian dikeluarkan, yaitu PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan lain-lain. Hubungan keuangan yang semula lebih banyak diterjemahkan sebagai dana perimbangan" dengan ruang lingkup yang meliputi Dana Bagi Hasil

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

336.01 AHM h

Publisher

Jakarta : Rajawali Press., 2013

Collation

xxvi, 526 hlm.; 20 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

979-421-989-7

Classification

336.01

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Ed. Rev., cet. 5

Subject(s)

untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang timbu

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

dan Dana Alokasi Khusus

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment