Text

Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara

---

Perkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. landasan yuridis pemberdayaan peradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena undang-undang no.6 tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi pemberdayaan kerapatan adat negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan adat di seluruh desa-desa adat di seluruh desa-desa adat nusantara.rnrnPerkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. landasan yuridis pemberdayaan peradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena undang-undang no.6 tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi pemberdayaan kerapatan adat negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan adat di seluruh desa-desa adat di seluruh desa-desa adat nusantara.rnPerkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. landasan yuridis pemberdayaan peradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena undang-undang no.6 tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi pemberdayaan kerapatan adat negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan adat di seluruh desa-desa adat di seluruh desa-desa adat nusantara.rnrnPerkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. landasan yuridis pemberdayaan peradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena undang-undang no.6 tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi pemberdayaan kerapatan adat negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan adat di seluruh desa-desa adat di seluruh desa-desa adat nusantara

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

340.5 PAN p

Publisher

Jakarta : Bhuana llmu Populer., 2020

Collation

xxxii, 561 hlm.: ilus.; 23 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-040-003-2

Classification

340.5

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Cet. 1

Subject(s)

Hukum adat

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Panggabean

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment