Text

Birokrasi Digital

---

Saat pertama dipercaya menjadi Menteri Hukum dan HAM, saya rasakan betul Kementerian Hukum dan HAM ini begitu besar. Ada banyak tugas yang mesti kami emban, yang satu sama lain tak berkait. Sangat kompleks. Persoalan penjara/lapas, misalnya, tak ada hubungan sama sekali dengan urusan imigrasi. Begitu pula dengan administrasi hukum umum, HAM, perancangan undang-undang, dan kekayaan intelektual, masing-masing punya urusan yang tak saling berhubungan.rnrnMaka, lahirlah kemudian “birokrasi digital”, yang kami yakini bisa menjadi jawaban untuk mengurai seluruh kepelikan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Kami terus-menerus melakukan inovasi, menghadirkan birokrasi digital hampir di seluruh layanan publik yang menjadi tanggung jawabKementerian Hukum dan HAM. Dengan birokrasi digital, pelayanan menjadi jauh lebih efektif, efisien, cepat, dan akurat. Publik dapat mengakses informasi dari birokrasi sewaktu-waktu, 24 jam tanpa menunggu jam buka pelayanan kantor.rnrnBuku ini ditulis sebagai kado untuk rakyat Indonesia yang kini sudah memasuki era digital. Kehadiran birokrasi digital menjadi sebuah kebutuhan hari ini. Kian meneguhkan babak baru birokrasi Indonesia, babak pelayanan tanpa atap.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

320 YAS b

Publisher

Jakarta : Pustaka Alvabet., 2019

Collation

xxxiii, 286 hlm.; 21 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-9193-89-3

Classification

320

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Cet. 1

Subject(s)

Politik

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Yasonna H. Laoly

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment