Text

Potret Pajak Daerah di Indonesia

---

Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan, yaitu: sejak di tetapkannya UU no 21 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, moneter fiskal, pertanahan, keamanan, yustisi dan agama.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

336.201 TJI p

Publisher

Jakarta : Prenada Media Group., 2018

Collation

viii, 312 hlm.: ilus,; 23 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-422-694-7

Classification

336.201

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Ed. 1, Cet. 1

Subject(s)

Pajak Daerah

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Tjip Ismail

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment