Text

Korupsi dan Pembuktian Terbaik : Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia

---

Sudah lebih dari setengah abadyang lalu sejak 1960 para pembuat kebijakan telah berusaha merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia secara efektif. Tidak kurang dari tujuh produk undang-undang yang telah dibuat sebagai hasil kebijakan legislasi, baik yang menyangkut hukum pidana materiil dan formil maupun pembentukan lembaga yang diberi wewenang, tugas, dan tanggung jawab khusus dalam pemberantasan korupsi. Di samping itu, diperkenalkannya aturan khusus tentang pembuktian yang menyimpang dari standar pembuktian umum yang berlaku berupa pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa, baik sebagai hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, maupun sebagai kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh dari sumber penghasilan yang sah. Buku ini mencoba mengetengahkan kajian tentang pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tipikor dari sisi hukum tata negara, khususnya yang menyangkut kebijakan legislasi berupa proses, metode, dan teknik pembentukan undang-undang. Terutama dari sisi hukum pidana formil dan materiil serta konvensi yang didasarkan pada standar hukum internasional dan hukum positif di Indonesia.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

345.023 MAN k

Publisher

Jakarta : Kencana., 2017

Collation

xxi, 384 hlm: ilustrasi ; 23 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-422-143-0

Classification

345.023

Content Type

text

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Ed. 1, Cet. 1

Subject(s)

Korupsi (Dalam politik)

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Mansur Kartayasa

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment