Perpustakaan Amir Machmud

Kementerian Dalam Negeri

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Otonomi daerah
Bookmark Share

Text

Otonomi daerah

Sri Soemantri Martosoewignjo, - Personal Name; Pipih Latifah - Personal Name;

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1 butir h undang-undang tersebut:

"Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang."

Sesuai dengan rumusan di atas, otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Atas dasar Pasal 7 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 itu, kewenangan yang diberikan kepada Daerah (Otonom) mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenang­an bidang lain yang tercantum dalam Ayat 2.

Dengan memperhatikan rumusan dalam Pasal 7 Ayat (1) tersebut, kewenangan luas yang diberikan kepada Daerah Otonom hampir mendekati kewenangan kekuasaan antara negara-negara bagian dengan pemerintah pusat dalam negara serikat (federal).

Bandingkan hal ini dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang bernuansa otoritarian yang dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru. Ternyata dalam praktiknya, campur tangan Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan UU No. 5 Tahun 1974 tersebut sangat besar. Nuansa otoritarian ini ditambah lagi dengan tidak adanya pengaturan tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Availability
#
Perpustakaan Amir Machmud 352.283 SRI o
SJN00005768
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
352.283 SRI o
Publisher
Bandung : Remaja Rosdakarya., 2014
Collation
viii, 288 hlm. ; 24 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
9789796924738
Classification
352.283
Content Type
text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
Cet. 1
Subject(s)
Otonomi Daerah
Desentralisasi dalam pemerintahan
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Prof. HRT. Sri Soemantri Martosoewignjo ; editor, Pipih Latifah
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments

You must be logged in to post a comment

Perpustakaan Amir Machmud
  • Information
  • Librarian
  • Admin
  • Penghitung Pengunjung

About Us

Perpustakaan Amir Machmud (NPP. 3171014A0000008) merupakan perpustakaan khusus. Perpustakaan Amir Machmud memiliki slogan “Suluh Bacaan Politik dan Pemerintahan”.

Filosofi slogan tersebut bermakna perpustakaan Amir Machmud dapat menjadi penerang bagi pemustaka dalam mencari sumber informasi sekaligus referensi terkait politik pemerintahan.

Jam Pelayanan

  • Senin-Jum'at 07.30-16.30
  • Sabtu-Minggu Libur

Ikuti di Instagram Tonton di YouTube

© 2026 — Perpustakaan Amir Machmud Kemendagri

Powered by Kementerian Dalam Negeri
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?