Text

Hukum Tata Negara Indonesia

---

Perubahan konstitusi yang terjadi di awal era Reformasi, yang telah dilakukan oleh MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002, telah banyak mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini telah memasukkan beberapa prinsip baru, seperti pemisahan kekuasaan, check and balances, sampai dengan proses pemakzulan seorang presiden dengan memasukkan mekanisme proses hukum. Dalam soal kelembagaan perwakilan, telah menjadikan MPR sebagai lembaga perwakilan ketiga, setelah adanya lembaga perwakilan yang baru, DPD. Banyak yang menilai, Indonesia telah mengikuti model sistem parlemen dua kamar (bikameral).

Kekuasaan kehakiman pun tak terlepas dari proses perubahan, dengan lahimnya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang serta memeriksa dan mengadil presiden dan wakil presiden atas tuduhan DPR. Namun, tekad untuk lebih memperkuat sistem pemerintahan presidensial tak semuanya terpenuhi, seiring dengan menguatnya Dewan Perwakilan Rakyat, melalui sejumlah kewenangan, termasuk kewenangan dalam pengisian jabatan-jabatan publik.

Perubahan yang terjadi di bidang hukum tata negara dimaksud menjadikan buku ini, Hukum Tata Negara Indonesia, terasa diperlukan sebagai penyempurna dari sejumlah buku bacaan yang ada, yang mengkaji masalah hukum tata negara terkini.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

342.598 ELL h

Publisher

Depok : Rajawali Press., 2020

Collation

xii, 314 hlm; 23 x 15 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-231-264-7

Classification

342.598

Content Type

text

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hukum - Indonesia
Hukum Tata Negara Indonesia
Indonesia -- Hukum tatanegara

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Ellydar Chaidir

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment