Text
Majalah Tempo November 2019
Pada edisi awal November 2019, yaitu 4-10 November 2019, langsung diawali dengan tema Partai Ketinggalan Kereta. Ternyata Nahdlatul Ulama (NU) yang melakukan protes kepada Jokowi sebab perwakilan kaum sarungan mereka di Kabinet Indonesia Maju begitu minim. NU menolak anggapan bahwa menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa sama dengan wakil NU. NU menganggap posisi wakil presiden disebut setara dengan lima menteri. Niatnya ingin membangun koalisi gemuk, malah diprotes sana sini. Akhirnya NU diredam kemarahannya lewat jabatan di luar kementerian.
Selanjutnya, tema terkini datang dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan tema Aib Anggaran Anies, yang dibahas pada edisi 11-17 November 2019. Ditemukan anggaran janggal karena sang gubernur bakal bagi-bagi dana hibah buat pendukungnya. Dibuktikan dengan tertutupnya akses terhadap dokumen perencanaan anggaran, dan mekanisme e-budgeting seketika terpasung. Sehingga, masyarakat tak lagi bisa mengontrol pos-pos anggaran siluman. Tempo melacak dokumen tersebut dan menemukan sejumlah kejanggalan.
Kemudian, pada edisi ketiga 18-24 November 2019, Tempo membicarakan Dermaga Tomy Menuju Masela. Pengusaha Tomy Winata mendadak masuk ke pembangunan Blok Masela. Tomy--Bos Artha Graha itu menawarkan pelabuhan PT Samudera Indo Sejahtera miliknya untuk dijadikan fasilitas penampung pasokan logistik megaproyek senilai Rp 280 Triliun.
Lalu, edisi yang tidak kalah hangat dibicarakan, yaitu Thohir Story. Dalam edisi 25 November-1 Desember 2019, diceritakan belum genap sebulan menjabat, Menteri BUMN Erick Thohir mengganti semua pejabat eselon I Kementerian BUMN. Pergantian dipercepat tanpa menunggu struktur baru organisasi kementerian. Apa yang memicu gebrakan ini? Benarkah karena ada pejabat eselon I yang selama ini terlibat jual-beli jabatan direksi?
Setelah mendengar Thohir Story, Tempo beralih ke topik yang tak kalah panas. Dalam edisi 2-8 Desember 2019, dijelaskan adanya Kontroversi Terawan. Pasalnya ia berhasil lolos dari sanksi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang menilainya telah melakukan pelanggaran etik berat tahun lalu. Namun, Terawan justru melenggang sebagai menteri.
Tersedia | SJN00006561 | 050 TEM p | Perpustakaan Amir Machmud (Audio Visual) |
Tidak tersedia versi lain