Text

Peranan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah

---

Persoalannya bukan pada struktur kepemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui DPRD dalam penguatan peran perwakilan politik dari DPRD itu sendiri. Tetapi kebutuhan reformasi dari infrastruktur kepartaian yang lebih mendasar sifatnya dalam rangka penguatan demokrasi hingga ke tingkat lokal, merupakan persoalan yang belum terjawab tuntas hingga saat ini. Itu sebabnya, akses dan kepemilikan asset daerah yang tidak diletakkan dalam relasi antara para wakil rakyat di DPRD melalui fraksi-fraksi setempat sebagai kepanjangan tangan kepentingan politik partai dengan kepala daerah dalam konteks yang pararel dengan kebutuhan rakyat setenpat, menyebabkan posisi DPRD tidak terlampau signifikan dalam pembuatan kebijakan daerah. Posisi tadi seperti halnya antara lain dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan Raperda menjadi Perda, termasuk dalam hal penetapan APBD. Catatan dari masing-masing tulisan dengan subtema yang dihadirkan buku ini jelas menunjukkan ketidakpararelan secara ketat dan bahkan gamangnya benang merah relasi agenda kebijakan daerah dengan peran DPRD dalam konteks kebijakan daerah dimaksud. Sehubungan ini, maka reformulasi dari kebutuhan penguatan infrastruktur kepartaian dengan sumber daya politiknya di DPRD secara terbuka bagi supervisi publik, merupakan inti jawaban dalam upaya penguatan peran DPRD sebagai lembaga politik perwakilan rakyat dalam pembuatan kebijakan daerah dimaksud.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

328 LIL p

Publisher

Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2020

Collation

xx, 148 hlm.; ilus, 23 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-321-061-4

Classification

328

Content Type

text

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Cet. 1

Subject(s)

DPRD
Pengambilan Kebijakan Daerah

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Lili Romli

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment