Perpustakaan Amir Machmud

Kementerian Dalam Negeri

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Bunga Rampai Pemberian Hak Atas Tanah Di Perairan Laut Penyimpangan yuridis terhadap United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982 dan putusan Mahkamah Konstitusi
Bookmark Share

Text

Bunga Rampai Pemberian Hak Atas Tanah Di Perairan Laut Penyimpangan yuridis terhadap United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982 dan putusan Mahkamah Konstitusi

Suharyanto, dkk - Personal Name;

NKRI sebagai negara kepulauan telah ditegaskan pula dalam Pasal 25A amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penegasan NKRI sebagai negara kepulauan dalam undang-undang dasar negara, harus dipedomani secara konsekuen dalam setiap pembentukan peraturan perundangan di bawahnya, sehingga tujuan NKRI sebagai negara kepulauan akan nyata dapat diwujudkan dalam berbagai kebijakan pemerintah dan aspek kehidupan bernegara.
Sesuai amanat Pasal 14 UU 32 Tahun 2014, prinsip blue economy dalam pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan juga harus kita terapkan guna menjamin kesehatan laut, keberlanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pengelolaan sumberdaya kelautan yang meliputi perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, sumberdaya nonkonvensional, industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut, dan bangunan laut.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
Rencana ini mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis sebagai landasan hukum bagi perencanaan tata ruang laut yang lebih rinci, seperti rencana zonasi kawasan antarwilayah di teluk, selat, atau laut; rencana tata ruang di perairan laut kawasan strategis nasional; dan rencana tata ruang wilayah provinsi di perairan pesisir.
Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang luas dari berbagai sudut pandang kepakaran kepada kita dalam menyikapi persoalan penguasaan perairan laut oleh individu atau kelompok. Kita sebarkan wawasan nusantara guna mewujudkan laut sehat, produktif, dan berkelanjutan, masyarakat sejahtera dalam wadah negara kepulauan yang mandiri dan berdaulat.


Availability
#
Perpustakaan Amir Machmud (300) 341.4 SUH b
SJN00007230
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
341.4 SUH b
Publisher
Jakarta : Buku Kompas., 2022
Collation
xxxiv, 248 hlm; 21 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-623-346-766-7
Classification
341.4
Content Type
text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
Cet. 1
Subject(s)
Hukum laut
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments

You must be logged in to post a comment

Perpustakaan Amir Machmud
  • Information
  • Librarian
  • Admin
  • Penghitung Pengunjung

About Us

Perpustakaan Amir Machmud (NPP. 3171014A0000008) merupakan perpustakaan khusus. Perpustakaan Amir Machmud memiliki slogan “Suluh Bacaan Politik dan Pemerintahan”.

Filosofi slogan tersebut bermakna perpustakaan Amir Machmud dapat menjadi penerang bagi pemustaka dalam mencari sumber informasi sekaligus referensi terkait politik pemerintahan.

Jam Pelayanan

  • Senin-Jum'at 07.30-16.30
  • Sabtu-Minggu Libur

Ikuti di Instagram Tonton di YouTube

© 2026 — Perpustakaan Amir Machmud Kemendagri

Powered by Kementerian Dalam Negeri
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?