/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Buku ini merupakan kumpulan tulisan pradjoto dan catatan para sahabat yang berisikan pembahasan tentang bagaimana caranya mencegah kebangkrutan bangsa.
Buku "Peranan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih di Indonesia" akan menjelaskan fungsi PTUN sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pemerintah. Buku ini membahas bagaimana PTUN memastikan tindakan pemerintah sesuai hukum, melindungi hak individu, serta menjadi sarana untuk menciptakan good governance (pemerintahan yang bai…
Buku Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Asas dan Aktualisasinya mengulas tatanan pemerintahan lokal di Indonesia dari aspek hukum, yang meliputi sejarah, konstitusi, serta asas-asas fundamental seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Buku ini juga membahas secara rinci struktur dan fungsi pemerintah daerah, termasuk pembagian urusan pemerintahan, produk hukum d…
Hukum Administrasi Negara merupakan hokum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hokum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya pilar Negara hokum (rechtsaat dan rule of law). UUD Negara RI 1945 telah menegas…
Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sementara good governance adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, profesional, dan akuntabel. Di daerah, implementasi good governance menghadapi tantangan seperti korupsi, birokrasi yang lamban, dan minimnya partisipasi publik, yang sering kali mengarah pada kerugian negara dan masyarakat.
Kajian hukum peraturan daerah (Perda) tentang penanaman investasi di daerah menunjukkan bahwa perda tersebut bertujuan menciptakan kemudahan dan insentif bagi investor, namun sering kali ditemukan permasalahan seperti inkonsistensi antar perda, yang dapat menghambat iklim investasi. Analisis hukumnya melibatkan peninjauan dasar hukum yang lebih tinggi seperti UU 25/2007 dan UU 23/2014, serta ev…
Buku yang cukup menguras pikiran ini, penulis mencoba dalam penyajiannya agak sedikit berbeda dengan buku yang sama, karena dalam buku ini penulis ingin menunjukkan dan menjelaskan kepada masyarakat dan mahasiswa/mahasiswi terkait teori-teori dan praktik ketatanegaraan Indonesia atas peran Hukum Administrasi Negara dalam implementasi Hukum Tata Negara Pusat dan Daerah berdasarkan Pengetahuan (k…
Buku ini akan memberi gambaran mengenai bagaimana kelembagaan dan praktik sistem pemerintahan syari’ah, baik pada masa Nabi Muhammad saw. dan para sahabat Khulafa al-Rasyidin serta masa-masa kekhalifahan Islam. Sekaligus menyandingkan dengan praktik kekuasaan lembaga pemerintahan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 baik secara horizontal, yang meliputi kekuasaan legislatif, konstitutif, ekseku…
Buku ini ingin mengajak para pembaca sekaligus memberi gambaran bagaimana seharusnya sebuah negara hukum yang demokratis dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi negara secara konsekuen. Pada abad 21, para penyelenggara negara harus lebih cerdas dalam pengelolaan negara yang dikenal sebagai “negara hukum yang demokratis” (democratische rechtsstaat) atau dalam konteks konstitusi…
Buku ini hadir mengajak kita untuk melihat pemilukada serentak dari berbagai sisi. Diharapkan seluruh lapisan elemen bangsa Indonesia dapat bertanggung jawab dan mengawal momen politik agar dapat berjalan secara demokratis, partisipatif, berkualitas, dan berkuantitas. Pelaksanaan pemilu sebagai pelaksanaan menjadi ujian bagi kita dalam praktik demokrasi di Indonesia.