/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum Tata Negara%" ]
Buku ini akan memberi gambaran mengenai bagaimana kelembagaan dan praktik sistem pemerintahan syari’ah, baik pada masa Nabi Muhammad saw. dan para sahabat Khulafa al-Rasyidin serta masa-masa kekhalifahan Islam. Sekaligus menyandingkan dengan praktik kekuasaan lembaga pemerintahan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 baik secara horizontal, yang meliputi kekuasaan legislatif, konstitutif, ekseku…
Buku ini ingin mengajak para pembaca sekaligus memberi gambaran bagaimana seharusnya sebuah negara hukum yang demokratis dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi negara secara konsekuen. Pada abad 21, para penyelenggara negara harus lebih cerdas dalam pengelolaan negara yang dikenal sebagai “negara hukum yang demokratis” (democratische rechtsstaat) atau dalam konteks konstitusi…
Di tengah pertarungan dalil dan bukti di ruang sidang utama gedung Mahkamah Konstitusi antara tiga tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024, publik juga menyuarakan kegelisahan mereka melalui “amicus curiae” atau pandangan para sahabat pengadilan. Setidaknya 51 pihak, baik perorangan, perkumpulan akademisi, organisasi advokat, seniman, pemerhati pemilu dan dem…
Buku ini berisi mengenai teori hukum tata ruang secara umum, hubungan penataan ruang dengan hukum tanah dan lingkungan hidup, hukum perizinan, kerja sama antar daerah, dan peranan swasta dalam penataan ruang.
Pemikiran yang digagas oleh Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H., sangat relevan untuk dibicarakan sebagai landasan pemikiran dan filosofis dalam meninjau pola hubungan antara negara, hukum, dan agama, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik unik sebagai Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terlebih lagi pasca-1998, aru…
Dalam kurun waktu lebih kurang lima belas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan disain kelembagaan negara dan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.rnBanyak permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan yang menarik untuk dikritisi. Buku ini mengkritisi 12 (duabela…
Pakar hukum tata negara terkenal asal Perancis Leon Duguit berkata, "Hukum tanpa kekuasaan adalah tak berdaya, namun kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan, sehingga kekuasaan inilah yang harus dibatasi dan diawasi oleh hukum." Pokok pemikiran tersebut akan menjiwai tulisan yang disajikan dalam buku ini. Buku Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan ini merupakan kumpulan berbagai tul…
Buku ini berisi mengenai amandemen Konstitusi (UUD 1945) yang dilakukan pada masa Orde Reformasi berupaya mengevaluasi dan merevisi kehidupan politik pada zaman Orde Baru. Isu-isu penataan kekuasaan, hubungan negara dan rakyat, serta sejumlah isu besar yang mendasar banyak yang diubah mengikuti spirit reformasi.
Hukum Tata Negara merupakan pengetahuan ilmiah, karena kebenaran yang dihasilkan bukanlah kebenaran yang diproduksi dari hasil “opini”, bukan juga berupa “keyakinan”. Ia diperoleh melalu proses metodis, bukan meditasi, juga bukan refleksi atau persepsi. Karena itu, objek hukum tata Negara tidak umum, tetapi khusus, sehingga yang diselidiki adalah alat-alat kelengkapan negara, tugas, fun…
Pertanyaan tentang dimana letak politik hukum di dalam ilmu hukum secara akademis sudah lama muncul. Kerapkali ditanyakan apakah politik hukum itu masuk dalam rumpun ilmu hukum atau justru masuk dalam ilmu politik.Buku ini memfokuskan diri pada latar belakang politik yang terjadi di balik keluarnya norma-norma yang dijadikan hukum positif atau undang-undang memang dapat mmemancing munculnya per…