Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai sisi. Dua belas tahun pelaksanaan telah memudarkan cita-cita otonomi khusus melalui degradasi kewenangan daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Kajian Politik Hukum menjadi salah satu perspektif yang relevan dalam mengevaluasi kebijakan otonomi khusus di Papua dan Papu…

Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam dinamika sistem demokrasi di Indones…

Buku "Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam dinamika sistem demokrasi di Indonesia ke depan" membahas evolusi peraturan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, menyoroti pergeseran dari sistem tidak langsung (dipilih DPRD) ke pemilihan langsung oleh rakyat sebagai wujud demokrasi lokal. Buku ini mengulas dinamika dan tantangan yang dihadapi, termasuk upaya-upaya yang memengaruhi keda…

Himpunan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2019

Pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatas…

Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia

Praktik pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengkamuflase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih atau sebagai uang sah, namun di urutan berikutnya, lewat hasil uang kejahatan itu, dapat pula melahirkan jaringan kejahatan selanjutnya. Oleh sebab itu penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) amat penting didor…

Kelembagaan Daerah

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-70629-3-1

Collation

122 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

352 SUM k

Paham Peraturan Daerah (PERDA): Berspektif HAM (Hak Asasi Manusia)

Salah satu tujuan negara yang utama adalah memajukan dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Pemerintah di tingkat Nasional dan Daerah dan Anggota Parlemen (DPR dan DPRD) melalui salah satu fungsinya di bidang pembuatan perundang- undangan adalah menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, sejahtera, adil, makmur, bebas dari rasa takut dan dari diskriminasi. Peraturan Daerah (Perda) yang dib…

Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi wewenang mengatur di e…

Buku Prof. Enny Nurbaningsih ini sangat komprehensif, kaya dan mencerahkan sehingga menjadi penting utk dibaca dan dijadikan rujukan baik di dunia riset dan pendidikan, maupun dalam praktik pembangunan, penerapan dan penegakan hukum yang terkait dengan peraturan daerah dlm sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.rnrnProf. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.rnrnKetua Mah…

Sistem Hukum Nasional: Teori dan praktik

Dalam buku yang diberi judul:Sistem Hukum Nasional

Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia

Buku ini ditujukan untuk memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (rule of law0 Indonesia, membantu Indonesia mengembangkan tata kella pemerintahanyang baik, dan memajukan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembreidelan TEMPO 1994 : wajah hukum pers sebagai alat represi politik negar…

Buku ini dimaksudkan untuk menganalisis pemredelan Tempo pada tahun 1994 dengan perspektif hukum dan politik. Berdasarkan analisis tersebut ditemukan bahwa pada era orde baru, khususnya dalam kasus pemredelan pers, hukum telah digunakan sebagai instrumen politik secara represif oleh pemegang kekuasaan untuk memberangus pers.