/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Undang-Undang%" ]
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai sisi. Dua belas tahun pelaksanaan telah memudarkan cita-cita otonomi khusus melalui degradasi kewenangan daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Kajian Politik Hukum menjadi salah satu perspektif yang relevan dalam mengevaluasi kebijakan otonomi khusus di Papua dan Papu…
Buku dengan tema "reformasi Konstitusi 1998-2002; pergulatan konsep dan pemikiran amandemen uud 1945" yang ditulis oleh sdr. Suharizal telah mencoba mengupas secara tuntas aspek-aspek yuridis,politis, dan historis dari berbagai perubahan UUD 1945. semoga penerbitan buku ini segera diikuti dengan penerbitan karya-karya tulis lainnya dari sdr. Suharizal. dengan penerbitan buku ini, telah tumbuhla…
Buku ini ingin menjabarkan tentang perwujudan prinsip-prinsip penyiaran demokratis
Praktik pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengkamuflase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih atau sebagai uang sah, namun di urutan berikutnya, lewat hasil uang kejahatan itu, dapat pula melahirkan jaringan kejahatan selanjutnya. Oleh sebab itu penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) amat penting didor…
Negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) seperti Jerman, Belanda, bahkan Indonesia memiliki corak hukum yang bersifat tertulis dan terkodifikasi, yaitu peraturan perundang-undangan. Pentingnya peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik In…
Buku ini berisikan pembahasan tentang dasar - dasar dan pembentukan peraturan perundang - undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang - undangan.
Sering ditemui peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, bahkan bertentangan satu sama lain. Tidak heran banyak peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh lembaga yudisial. Peran perancang peraturan perundang-undangan bukan sekedar pengolah kalimat semata, tetapi juga dituntut untuk memahami isu-isu kemasyarakatan sehingga dapat menghasilkan peraturan yang baik, yaitu pera…
Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Buku ini membahas mengenail berbagai hal baik dalam konsep, teori, maupun aplikasinya. Bahasan mengenai asas, jenis, dan hierarki, materi muatan, fungsi, teknik penyusunan, teknik analisis naskah akademik , kewenangan, proses dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ragam ba…
Buku ini berisi mengenai pentingnya undang-undang tertulis atau statutory laws merupakan salah satu ciri utama dari sistem hukum civil law seperti yang dianut di Indonesia. Kedudukan statutory laws lebih diutamakan dibanding dengan putusan hakim atau yurisprudensi. Untuk itu dibutuhkan banyak sekali undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara, membatasi kekua…
Pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan salah satu kewenangan MahkamahrnKonstitusi. Buku ini berisi seluk beluk beracara pengujian undang-undang terhadap UUDrndi Mahkamah Konstitusi yang dimulai dari tahapan permohonan, pemeriksaan,rnpembuktian, hingga dikeluarkannya putusan, serta akibat hukum dari perkara yangrnbersangkutan. Pembahasan disampaikan secara runtut, sistematis, dan juga me…