Filter by
# Debug Box
/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 1500" ]
Bind Value ⚒️: []
Konstitusi Rakyat: Partisipasi masyarakat dalam perubahan undang-undang dasar
Buku ini mengulas tentang bagaimana suatu konstitusi selayaknya disusun. Pentingnya pengaturan peran masyarakat dalam perubahan konstitusi dapat menjadi faktor penentu seberapa demokratisnya proses perubahan konstitusi dan substansi yang terkandung dalam konstitusi setelah perubahan tersebut. Konstitusi merupakan hukum di suatu negara yang menjadi acuan dan parameter dalam pembentukan peraturan…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-231-096-4
- Collation
- xxii, 180 hlm.: ilus.; 23 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.03 MUC k
Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edition
- Cet. 3
- ISBN/ISSN
- 9786028395946
- Collation
- 320 hlm.; 15x23,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.06 JUN h
Hukum administrasi dan good governance
Tanpa hukum administrasi tidak mungkin asas negara hukum dapat diwujudkan. Demikian pula dengan isu good governance tidak mungkin good governance dapat terwujud tanpa hukum administrasi. Dengan demikian pembangunan hukum seyogianya pertama-tama diarahkan kepada pembangunan hukum administrasi. Arah pembangunan hukum administrasi pertama-tama hendaknya ke arah kondifikasi hukum administrasi umum.…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-26-8967-9
- Collation
- xiv, 164 hlm,; ilus, 15x23 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.06 PHI h
Pengantar Hukum Administrasi Indonesia
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindunga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-420-323-1
- Collation
- -
- Series Title
- vii, 382 hlm.: ilus.; 21 cm
- Call Number
- 342.06 PHI p
Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi
Substansi: Buku ini mengkaji beberapa bab pokok dari Hukum Administrasi, baik teoritis maupun praktis guna memahami Hukum Administrasi secara parsial. Pemahaman secara parsial tersebut sangat perlu guna menuju pemahaman yang komprehensif, menyeluruh dan tajam terhadap Hukum Administrasi, mengingat kajian Hukum Administrasi berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintah yang sekarang berkembang …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-2685-07-7
- Collation
- xi, 185 hlm. : 23 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.06 SAD h
Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal
Konstitusi merupakan aturan mendasar yang mengatur fungsi dan kewenangan organ-organ negara serta hubungan antara negara dan rakyatnya. Sebagaimana layaknya pohon yang hidup (living tree), konstitusi harus dapat terus tumbuh dan berkembang dengan mengikuti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, seluruh konstitusi yang terkodifikasi di dunia dapat dikatakan memiliki klausa amende…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-231-092-6
- Collation
- xxxiv, 186 hlm ; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.032 PAN a
Meneroka Relasi Hukum, Negara, Dan Budaya
Begitulah hukum di Indonesia. Ibarat buku tabungan, kondisi hukum, negara, dan budaya di negeri ini seperti rekening dengan saldo yang pas-pasan. Tak seluruhnya gelap memang. Agak remang-remang, tetapi belumlah terang-benderang. Posisi Mahkamah Konstitusi, misalnya, segala putusan yang dikeluarkan lembaga ini kerap disanjung dan dibanggakan, lantaran ia menerobos kebuntuan hukum. Namun, oknumny…
- Edition
- Ed.1
- ISBN/ISSN
- 978-602-433-542-7
- Collation
- xii, 456 hlm. ; 23 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 343.032 AGU m
Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Ya…
Pemerintahan yang bersih, dewasa ini menjadi kajian yang sangat menarik. Buku ini mengkaji dan memaparkan konsep-konsep pemerintahan yang bersih, (Clean Government) dan pemerintahan yang baik serta Asas-asas umum pemerintahan yang layak, sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 979-3333-81-9
- Collation
- xxvi, 256 hlm. :ilus. ;23 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 340.11 MUI p
Pengantar Hukum Pemilihan Umum
Buku ini merupakan salah satu bacaan awal yang baik untuk menelusuri jejak teori tentang kepemiluan. Buku yang terdiri atas 16 (enam belas) bab dengan kajian yang lengkap sehingga dapat mengantar pembaca untuk memahami Pemilu secara umum. Kajian dalam buku ini terdiri atas: Pemilihan Umum; Landasan Pemilu; Asas Pemilihan Umum; Dasar Hukum Pemilu; Prinsip Penyelenggaraan Pemilu; Fungsi Pemilu; T…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-422-291-8
- Collation
- xiv, 332 hlm.: ilus.; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.07 FAJ p
Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tidak lepas dari permasalahan hukum karena kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan maupun terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga. Di samping itu permasalahan hukum yang terjadi sering…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-538-427-4
- Collation
- ix, 440 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.07 RON p
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography