/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 1850" ]
Bind Value ⚒️: []
Tata kelola pembangunan yang berkelanjutan adalah jawaban terhadap kebutuhan pemanfaatan masa kini dan kebutuhan generasi masa datang Tata kelola sumber daya dan ruang maritim adalah isu yang kompleks dan membutuhkan peran semua pihak serta pendekatan kebijakan multidisiplin. Pemerintah sebagal salah satu pemangku kepentingan membutuhkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain yang memiliki …
Ali Masykur Musa adalah kandidat capres muda dari partai konvensi demokrat . Di kenal sebagai politisi kritis yang rajin mencatat setiap gagasannya. saat ini sebagai anggota BPK RI
Buku ini merupakan disertasi S3 penyusun, yang mengomparasi surat kabar nasional Kompas dan Republika terkait berita digelarnya Sidang Istimewa MPR Tahun 2001. ”Ada tiga subtema berita yang dikumpulkan dari dua media nasional tersebut.” Pertama, rapat paripurna dalam rangka percepatan SI MPR. Kedua, pro-kontra seputar wacana pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid jika tidak hadir dalam Si…
Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara teoretis dan yuridis mengenai terbentuknya perbatasan darat antar negara dengan setting kasus perbatasan darat lndonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pemahaman secara teori dan yuridis tidak hanya penting diketahui oleh masyarakat akademik saja, melainkan juga seluruh anak bangsa agar bisa memahami konsep negara Kesatuan r…
Buku ini berisikan pembahasan tentang paradoks koalisi tanpa syarat, yang ditinjau berdasarkan perspektif sosiologi politik
Dalam sinopsis buku tersebut, Bamsoet menyebutkan karakter kepemimpinan Jokowi yang lemah. Hal itu dibuktikan dengan kemerosotan tata kelola pemerintahan yang berimbas pada penyerapan APBN yang sangat minim. Bamsoet menilai Jokowi memberikan ruang kuasa yang besar bagi partai politik pendukungnya, relawan dan pihak-pihak yang merasa berperan memenangkannya sebagai Presiden.
Buku ini membahas wilayah perbatasan negara manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Dari perspektif hukum internasional, wilayah perbatasan adalah batas terluar dari negara yang berupa garis imajiner yang memisahkan negara dengan negara lain baik darat, laut atau udara yang harus diatur melalui perjanjian
Seperti yang diungkapkan Bung Karno dalam Kursus (Pendahuluan) Presiden tentang Pancasila di Istana Negara, tanggal 26 Mei 1958, “Kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini, Saudara-saudara, membuktikan sejelas-jelasnya bahwa jikalau tidak di atas dasar Pancasila kita terpecah belah, membuktikan dengan jelas bahwa hanya Pancasilalah yang dapat tetap mengutuhkan negara kita, tetap dapat menyelamat…
Hal yang paling istimewa dari buku perang bintang 2014, meskipun buku tersebut bagi pembaca rutin harian koran. Tidak menutup kemungkinan karya Burhanuddin Muhtadi tersebut sudah dibaca dari berbagai tulisannya dibeberapa harian. Namun buku tersebut menyisahkan kesan “karut marut” instabilitas politik yang melanda bangsa ini dari tahun 2009, pasca terpilihnya SBY Boediono. Ada sekelumit …
Buku Studi Kebijakan ini adalah karangan Prof.Dr.H.Faried Ali,SH.,MS. & Dr.H.Andi Syamsu Alam. Kebijakan Pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas luasnya (Negara, Masyarakat, dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum)