/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Buku "Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam dinamika sistem demokrasi di Indonesia ke depan" membahas evolusi peraturan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, menyoroti pergeseran dari sistem tidak langsung (dipilih DPRD) ke pemilihan langsung oleh rakyat sebagai wujud demokrasi lokal. Buku ini mengulas dinamika dan tantangan yang dihadapi, termasuk upaya-upaya yang memengaruhi keda…
Buku tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia umumnya menguraikan kerangka teoretis dan implementasi praktis dari proses penegakan hukum pidana di Indonesia, yang melibatkan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penjelasan tentang pengertian sistem peradilan pidana (SPP) sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terpadu, dengan tujuan utama melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan mere…
Di Indonesia, kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin undang-undang, memungkinkan setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan ide secara bebas melalui lisan, tulisan, atau cara lain. Hak ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dibatasi demi menjaga keamanan, ketertiban, dan hak-hak oran…
Paradigma Fikih Sosial: Dari Otoritas ke Solidaritas adalah suara baru dalam khazanah hukum Islam yang menggugat klaim netralitas fikih dan membuka jalan menuju keberpihakan sebagai komitmen moral. Dalam buku ini, Arif Maftuhin mengajak pembaca untuk membongkar struktur otoritas yang menyingkirkan suara korban—perempuan, difabel, kaum miskin, dan kelompok marjinal lainnya—dari ruang ijtihad…
Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya; Peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu; Perbedaan lembaga peradiian etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; Pedoman Mekanisme Hukum Acara Sidang Etik; Pembuktian; dan Putusan…
Sejak era reformasi, jumlah investasi, khususnya investasi asing, yang masuk ke indonesia mengalami penurunan yang signifikan. berdasarkan hasil inventarisasi BKPM, terdapat dua kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal. Pembahasan secara lengkap tentang perkembangan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia konsep te…
Buku ini membahas hukum perlindungan konsumen yang membahas pasal-pasal meliputi penjelasannya
Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, baik sebelum maupun sesudah UUD tersebut diubah. Ada 27 tulisan yang dihimpun dalam buku ini. Pembahasan pertama dalam buku ini (Bab 1) adalah tentang UUD 1945, kedudukan dan artinya bagi kehidupan berbangsa, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang sistem perubahan konstitusi dan penerapan…
Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan eksistensi sekaligus perannya dalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia. Secara prinsip, dalam memutus perkara pengujian undang-undang, MK hanya dapat berperan sebagai negative legislature. Artinya, MK hanya dapat menyatakan pasal, ayat, bagian atau seluruh norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan…
Hampir sembilan puluh persen penduduk Indonesia mengaku beragama Islam namun tidak serta merta Negara Indonesia memberlakukan Hukum Islam. Namun karena alasan sejarah, penduduk, yuridis, konstitusional dan ilmiah, pengajaran Hukum Islam secara khusus menjadi mata kuliah di fakultas hukum, serta “wajib” dipelajari oleh para pegawai, para pejabat pemerintahan atau para pemimpin yang akan beke…