Filter by
Evaluasi Kinerja Daerah
Yang akan diurai dalam buku ini adalah dinamika yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk menjamin pemerintahan daerah selaku penyelenggara Urusan Pemerintahan mampu memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan azas-azas kepemerintahan yang baik
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-70629-6-2
- Collation
- 176 hlm.; 19 cm
- Series Title
- Seri Manajemen Otonomi Daerah Volume 4
- Call Number
- 352 SUM r
New Public Service dan Musrenbang Desa: Sebuah Pengembangan Model Produksi Ke…
Musrenbang Desa sebagai forum deliberatif (musyawarah) memiliki tolak ukur keberhasilan yang dilihat dari keterlibatan aktif multi stakeholders yang ada di desa, dalam bentuk peran serta, musyawarah, negoisasi dan dukungan. Outputnya diharapkan akan mampu memproduksi excellence public policy dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika hal itu tidak tercapai, maka pemerintah dikatakan…
- Edition
- Ed.1, Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-861-005-6
- Collation
- xiv, 160 hlm.: ilus.; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 320.8 NOV n
Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris: menuju tata kelola pemerintah…
Hasil kajian tim penelitian pemilukada pusat penelitian politik LIPI selama dua tahun berturut-turut memiliki benang merah yang sama yaitu: pertama, bahwa setiap daerah memliki kekhasan baik dari segi sosial budaya, sumber daya manusia, maupun kemampuan keuangan daerah yang harus dipertimbangankan masak-masak dalam membuat desain mengenai pemilukada ; kedua adanya kesinambungan hasil kajian tah…
- Edition
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-602-73097-6-0
- Collation
- xvii, 239 halaman : ilus ; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 324.609 KUR g
De Provinciale Wet Honderd Jaar
Buku "De Provinciale Wet Honderd Jaar" adalah sebuah buku yang membahas sejarah hukum di Belanda dalam rangka memperingati seratus tahun diterbitkannya Provinciale Wet, undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah di Belanda. Buku ini mengupas sejarah perkembangan pemerintahan daerah di Belanda sejak zaman kuno hingga abad ke-20, dengan fokus pada peran dan perkembangan Provinciale Wet se…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 333 hlm. : ilus. ; 24 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 352 049 2 HEL p
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, da…
Buku ini membahas tentang berbagai teknik dan cara menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah, yang dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan, yaitu pihak eksekutif, legislatif (DPRD), masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah mengenai bagaimana cara memahami, menginterpretasikan, menilai kinerja, dan menggunakan informasi keuangan tersebut…
- Edition
- edisi kedua
- ISBN/ISSN
- 979-3532-24-6
- Collation
- xx, 260 hlm., 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 336.013 MAH a
Kiat memahami pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di indonesia
Buku ini bermanfaat dan memberikan pemahaman utuh tentang pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau bahkan melahirkan ide dan kreasi baru yang lebih inovatif.
- Edition
- Cet. 2
- ISBN/ISSN
- 978-979-22-5281-1
- Collation
- ix; 213 hlm.; ilus, 14x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 336.598 MYU k
Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Seluruh pemerintah daerah wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Laporan keuangan tersebut berisi informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Buku ini fokus pada bagaimana teknis penyusunan komponen laporan keua…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-446-446-2
- Collation
- 260 hlm.: 24 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 658.15 DAD t
Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah
Sejak Mei 1998, pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar, yaitu dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan perubahan tersebut muncullah era otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kebebasan untuk melaksanakan sendiri penyelenggaraan pemerintahannya. Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar dapa…
- Edition
- cetakan 1
- ISBN/ISSN
- 9786024463687
- Collation
- xii, 234 hlm., 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 339.4 REY g
Empat Wajah Desentralisasi : Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah di Indonesia
Di banyak negara, mozaik desentralisasi umumnya diisi oleh empat dimensi pokok: dimensi politik, administrasi, fiskal dan ekonomi. Kategorisasi tersebut sudah lazim dikenal dalam diskursus akademik, desain kebijakan, maupun praktik aktual di lapangan. Di negeri ini, sejak otonomi berjalan pada 2001 silam, pemerintah mengintrodusir dan menerapkan keempat dimensi tersebut secara sekaligus. Aks…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-346-359-1
- Collation
- ix, 448 hlm. : 25 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 353 ROB e
Standar Pelayanan Minimal Daerah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu ditegaskan pula bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi keb…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-7498-99-5
- Collation
- x, 230 hlm. : 23 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 352.63 MUH s
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography