Buku ini merupakan majalah tentang tata kelola Hindia pada masa penjajahan Belanda. Catatan ini dibuat oleh sejarawan yang bernama Letnan Gubernur J. H. R. Kohler, yang berasal dari tahun 1853. Catatan ini dibuat berdasarkan arsip yang selamat dari bencana Krakatau pada tahun 1883. Catatan ini tidak menceritakan peristiwa besar tetapi mampu menggambarkan kondisi abad ke-19.
Dalam upaya menghadapi tantangan, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen tinggi untuk menerapkan nilai luhur peradaban bangsa dan prinsip ''good governance' dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.
Birokrasi yang efisien dan efektif dapat tersusun, apabila didukung kepemimpinan yang visioner dan memiliki personality, ability dan capability, toleransi dan integritasi yang tinggi, serta didukung oleh desain organisasi pemerintahan yang efektif yakni miskin struktur dan kaya fungsi. Kedua aspek tersebut akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance), da…
Buku ini mencoba mengulas tentang bagaimana kedudukan pemerintah daerah dalam sebuah negara yg bersusunan kesatuan seperti yang dianut Negara Republik Indonesia, bagaimana keterkaitan antara pemerintah daerah itu dalam sistem demokrasi yang dianut negara kita.
Buku ini berisi tentang : 1. Hukum dan Pemerintahan dalam Bingkai otonomi daerah, 2. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, 3. Mengembalikan uang rakyat kepada rakyat, 4. Merentas keterisoliran daerah,
Betapa pentyingnya sistem pemerintahan suatu negara, hal itu lebih nyata lagi dengan dicantumkannya "Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia" dalam penjelasan UUD 1945 oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945. Hasrat para pembaca untuk memiliki buku ini telah mendorong penulisnya untuk lebih melengkapi dan menyempurnakannya dengan bahan-bahan yang up to date,…
Dalam buku ini, penulis mencoba memberikan sumbangsih beberapa pemikiran untuk mengantisipasi pelaksanaan UU 32/2004 dan UU 33/2004 yang berusaha menyempurnakan UU /99 DAN UU 25/99. Penulis melihat bahwa pemerintahan dan masyarakat perlu memahami pergerakan sistim pemerintah daerah kedepan dengan mengkaji beberapa hal mendasar, antara lain: pertama, instrumentasi kebijakan UU 32/04 dan 33/04 me…
Buku ini menyajikan hal-hal terpenting mengenai teori, regulasi, dan implementasi sistem dan administrasi pemerintahan daerah tentang: Definisi, Konsep, dan Teori Administrasi Sistem Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Organisasi Perangkat Daerah; Kecamatan dan Kelurahan; Produk Hukum Daerah; Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah; Sistem Informasi serta La…
Buku ini merupakan kelanjutan dari Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menyoroti beberapa isu implementasi yang berkaitan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Sementara itu, bagian kedua memuat substansi sosialisasi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Buku ini dapat dijadikan sebagai acua…
Hukum pemerintahan daerah dan investasi memiliki beragam segi dan bentuk yang saling melengkapi. Di samping segi dan bentuk keilmuan hukum, segi dan bentuk pemerintahan (tata pemerintahan pusat-daerah) terdapat pula segi dan bentuk investasi yang berbasis kepada bisnis/ekonomi serta konversi ketiga hal tersebut. Segi dan bentuk keilmuan hukum akan terkait dengan hukum dan pemerintahan, hukum da…