/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 230" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Dalam edisi 15 Desember, perhatian dari pembaca majalah ini memiliki minat yang sangat tinggi, terutama pembaca yang terlibat dalam rencana reformasi yang tertunda akibat prosedur hukum pidana sehubungan dengan masalah Cina. Pemerintah dan Volksraad, katanya, akan segera dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan seperti apa dasar keadilan substantif dapat ditemukan. Pembaca juga ingin mencar…
Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting tujuan pendaftaran tanah tersebut menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan memberikan informasi untuk mengetahui status tanah baik data fisik maupun data yuridisnya. Kurang atau minimnya bukti kepemilikan atas tanah menjadi salah satu penyebab dari minimnya proses pendaftaran hak atas tanah, hal lain yang menjadi penyebab…
Hukum memiliki banyak wajah, dan berada dalam bentangan aktivitas masyarakat yang luas, dan merasuk dalam setiap sendi kehidupan. Oleh karenanya hukum harus dipelajari dengan menempatkannya pada konteks sosial,budaya, ekonomi, dan politik secara holistik. Banyak persoalan hukum dan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara normatif tekstual, oleh karenanya pendekatan ilmu s…
Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Sayangnya, literatur tentang hukum keuangan negara masih langka karena literatur yang sudah ada saat ini tidak memberikan pengertian tentang hukum keuangan negara, hanya pengertian keuangan negara. Secara prinsip, kedua hal ini (hukum keuangan negara dan keuangan negar…
Buku ini menjadikan Ilmu subtansi hukum tata negara di Indonesia yakni, kedudukan presiden dan wakil presiden, kekuasaan kehakiman, fungsi perundang-undangan dan sistem pemerintahan di daerah (Jml)
Buku ini berisi tentang : 1. Hukum dan Pemerintahan dalam Bingkai otonomi daerah, 2. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, 3. Mengembalikan uang rakyat kepada rakyat, 4. Merentas keterisoliran daerah,
Buku ini mengemukakan tentang perkembangan dan pertumbuhan negara dan hukum. Dengan memaknai pentingnya ilmu negara, serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, maka dapatlah diketahui tujuan negara yang masa kini dan akan datang.
Kesalahan dalam membuat surat perjanjian akan berakibat fatal bagi penggunanya. Buku ini merupakan referensi terbaik bagi Anda yang membutuhkan format standar berbagai surat perjanjian yang akan memudahlan pencarian Anda.
Menghadapi sistem berbagai permasalahan maupun hamabatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, diperlukan tata ulang atau pembaruan tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untu…
Buku ini terkait dengan 71 tulisan yang pernah menghebohkan dunia hukum di Indonesia (viral) seperti masalah pembubaran Forum Pembela Islam, persengketaan dalam partai Demokrat, masalah korupsi, pandemi virus Corona dan keributan Lembaga MPR dengan Lembaga Kepresidenan.