/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 240" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali berangkat dari berbagai pengalaman hidup, baik hubungannya dengan keluarga, pendidikan yang pernah ditempuh serta pengalaman-pengalaman semasa menjabat Menteri Agama. Pengalaman-pengalaman tersebut banyak mempengaruhi munculnya pemikiran reaktualisasi hukum Islam. Karena dalam perjalanan hidupnya, Munawir Sjadzali banyak menemukan ketentuan-ket…
Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan seperangkat aturan yang dibuat demi alasan kemanusiaan guna membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata dan melindungi mereka yang tidak terlibat dalam pertikaian. Dalam perkembangannya, seiring perubahan sekaligus semakin beragamnya jenis, cara atau alat perang serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dari era sebelumnya, maka norma-norma da…
Politik hukum dipahami secara sederhana sebagai kebijakan resmi terkait hukum yang diterapkan dan akan diterapkan pada suatu waktu. Oleh karenanya politik hukum merupakan domain pemerintah dan DPR sebagai pembentuk hukum yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang dimaksud. Buku ini membahas secara komprehensif bagaimana Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan "judicial review" yang d…
Mempelajari keuangan negara dengan hukum keuangan negara adalah dua hal yang berbeda. Apabila yang pertama disebutkan mempelajari aspek teknisnya, maka hukum keuangan negara mempelajari aspek legalistik atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mempelajari aspek atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara, maka kita dapat mengerti dan memahami bagaimana mengatur pengelol…
Buku ini secara berturutan menyajikan tiga hal terkait Asas-Asas Pengujian Undang-Undang (AAPUU). Pertama, mengulas logika dan asas-asas pemikiran yang menjadi dasar bagi bangunan besar ilmu hukum. Kedua, mengulas terbentuknya AAPUU sebagai hasil kelindan dari berbagai teori, hukum positif (undang-undang), serta praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengulas tiga puluh enam AAPUU it…
Hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan lapangan kajian yang relatif baru dalam diskursus ilmu hukum, khususnya hukum acara. Oleh karena itu, buku ini sengaja dibuat dengan tujuan antara lain untuk mengisi kelangkaan bahkan ketiadaan literatur akademik yang secara khusus berkaitan dengan hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu di tanah air. Pada gilirannya, buku ini da…
Buku ini membahas dan memberikan penjabaran secara lugas, fleksibel, dan komprehensif, serta menjawab semua permasalahan pendapat hukum (legal opinion), dari dua sisi berbeda antara system hukum positivistic Eropa Kontinental (civil law) dan system realism hukum Anglo-Amerika (common law) yang disungguhkan secara parsial, imparsial, dan krusial dalam studi perbandingannya. Pada titik nadir huku…
Perubahan konstitusi yang terjadi di awal era Reformasi, yang telah dilakukan oleh MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002, telah banyak mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini telah memasukkan beberapa prinsip baru, seperti pemisahan kekuasaan, check and balances, sampai dengan proses pemakzulan seorang presiden dengan memasukkan mekanisme proses hukum. Dalam soal kel…
Kajian Lev tentang relasi politik dan hukum di Indonesia di dalam buku ini membuahkan perspektif pemikiran tersendiri, karenanya tak mengherankan jika kemudian pemikirannya bisa memengaruhi dankerap menjadi rujukan banyak cendekiawan, politisi, penegak hukum, serta kalangan profesi hukum diIndonesia. Juga, Lev telah mewariskan pemikiranpemikiran politik dan hukum yang cukup penting baginegeri i…
Pajak merupakan gejala sosial dan tidak dapat dilepaskan dari menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, pajak merupakan komponen penting dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya sebagai bentuk melaksanakan kewajiban bagi warga negara, namun juga merupakan …