/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 250" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintah%" ]
Buku ini menyajikan hal-hal terpenting mengenai teori, regulasi, dan implementasi sistem dan administrasi pemerintahan daerah tentang: Definisi, Konsep, dan Teori Administrasi Sistem Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Organisasi Perangkat Daerah; Kecamatan dan Kelurahan; Produk Hukum Daerah; Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah; Sistem Informasi serta La…
Buku ini merupakan kelanjutan dari Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menyoroti beberapa isu implementasi yang berkaitan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Sementara itu, bagian kedua memuat substansi sosialisasi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Buku ini dapat dijadikan sebagai acua…
Hukum pemerintahan daerah dan investasi memiliki beragam segi dan bentuk yang saling melengkapi. Di samping segi dan bentuk keilmuan hukum, segi dan bentuk pemerintahan (tata pemerintahan pusat-daerah) terdapat pula segi dan bentuk investasi yang berbasis kepada bisnis/ekonomi serta konversi ketiga hal tersebut. Segi dan bentuk keilmuan hukum akan terkait dengan hukum dan pemerintahan, hukum da…
Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik di kalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi, maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penelitian yang me…
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan k…
Siapakah Sukarno? Nasionalis? Islamis? Atau marxis? Sukarno sendiri mengakui bahwa Marx, Engels dan Lenin adalah tiga tokoh yang berpengaruh besar dalam pemikirannya. Lebih jauh ia menjadi anak sungai besar yang mengalirkan paham yang kemudian sohor disebut kiri dalam arus sejarah Indonesia. Sukarno memandang pemikiran kiri adalah api pembakar Revolusi Indonesia. Namun, apakah benar paham ini y…
Ong tjonsong ke PNI apalagi ke BK.. Jang jelas simpati dasarnya terarah kepada orang "ketjil". Mungkin karena itu begitulah prasangka saja-dia sama sekali tidak siap dengan G30S dan epilognja. Betapa ngerinja ketika dia pulang ke kota Djatim favoritnjam Pasuruan, dan melihat sepanjang jalanannya dua deretan bambu runcing yang tutupannya kepala-kepala manusia yang telah dipenggal. Dia sangat mar…
Secara khusus buku ini berupaya menanggapi perdebatan mengenai apakah mereka yang Islamis bisa menjadi demokrat dengan membalikkan pertanyaan yang biasa mengenai Islamisme dan demokrasi, yaitu “apa yang akan kaum Islamis lakukan terhadap demokrasi?” Ketiga penulis dengan menelaah PKS (Partai Keadilan sejahtera) di Indonesia, Al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir dan Adalet ve Kalkinma Partisi (AK…
Buku ini memperjelas peta temuan akademis bahwa dua jalur perjuangan politik Islam, yakni struktural dan kultural, selalu muncul dalam pergulatan politik di kalangan kaum muslimin.
Muda dan tanpa pengalaman. Itulah bekal yang dimiliki para pemuja kemerdekaan ketika Indonesia memasuko gerbang revolusi 1945. Tantangan bertubi-tubi harus dibayar dengan tumpahan darah dan tetes air mata. Revolusi bergelora cenderung tak terkendali. Siapapun sulit menghambat atau bahkan mengentikannya. Namun untuk sebagian hal itu tampak kurang berlaku bagi daerah tertentu di Indonesia. Salah …