/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 20" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Konstitusi%" ]
Demokrasi telah menjadi arus utama modern. Prasyarat negara-negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan merupakan utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu rakyat untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sistem demokrasi perwakilan bertuju…
Menghadapi sistem berbagai permasalahan maupun hamabatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, diperlukan tata ulang atau pembaruan tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untu…
Jika diibaratkan dengan kontes adu bakat, demokrasi itu seperti kontes Indoesian Idol. Dalam konteks tersebut, orang yang terpilih sebagai pemenang ditentukan oleh suara terbanyak. Sedangkan nomokrasi tak ubahnya kontes Stand Up Comedy Indonesia, yang pemenangnya ditentukan oleh dewan juri. Dalam demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat atau suara mayoritas. Sedangkan dalam nomokrasi, yang ber…
Buku ini secara berturutan menyajikan tiga hal terkait Asas-Asas Pengujian Undang-Undang (AAPUU). Pertama, mengulas logika dan asas-asas pemikiran yang menjadi dasar bagi bangunan besar ilmu hukum. Kedua, mengulas terbentuknya AAPUU sebagai hasil kelindan dari berbagai teori, hukum positif (undang-undang), serta praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengulas tiga puluh enam AAPUU it…
Diantara ribuan perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan ini jumlahnya sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim harus bermunajat dan mempertimbangkannya dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Hakim harus menimbang bobot keadilan dan kepastian agar seimbang. Meskipun secara teoritis dan yuridis, putusa…
Buku Hukum Acara MK ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang di satu sisi telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia, dan di sisi lain telah memunculkan studi baru yang perlu dikaji dan diajarkan di perguruan tinggi yaitu Hukum Berita Acara Peradilan Konstitusi Di Indonesia.rnDe…
Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Praktik Ketatanegaraan di Indonesia telah melewati pasang surut dengan berbagai dinamika. Buku Hukum Tata Negara Indonesia ini menyajikan perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak berdirinya Republik Indonesia hingga saat ini. Buku ini memberi sentuhan kebaruan karena dilengkapi dengan perkembangan hukum tata negara era Reformasi yang cukup det…
Perubahan pertama sampai dengan keempat UUD 1945 yang dilakukan MPR-RI, hakekatnya sudah dapat dikatakan sebagai penggantian UUD 1945, bukan lagi amandemen. Bagaimana MPR dapat melakukan perubahan apabila belum pernah menetapkan Undang-Undang Dasar terlebih dahulu. Konsolidasi naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat, di sana-sini jelas terlihat adanya kejanggalan dan keganjilan, tidak klop" a…