/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 20" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Otonomi%" ]
Buku ini berisikan pembahasan tentang hasil kajian tim otonomi daerah pusat penelitian politik (P2P) LIPI yang dilakukan selama tahun 2017, berupa aspek pengawasan menjadi poin penting dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa.
Buku ini menyajikan tentang otonomi dan bagaimana pengelolaan aset dalam rauang lingkup daerah
Buku ini memberikan pemahaman tentang faktor penyebab penyelenggaraan desentralisasi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia belum signifikan berhasil. Desentralisasi yang telah diterima sebagai alternatif solusional atas sistem penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal, ternyata belum juga mengubah kesejahteraan masyarakat daerah otonom berkarakteristik kepul…
Perekonomian Indonesia di masa depan sudah sepantasnya tidak lagi dikuasai oleh para pengusaha besar yang serakah sebagaimana digambarkan Adam Smith 1776, tetapi berdasar demokrasi ekonomi Indonesia. Krisis multidimensi 3 tahun terakhir tidak boleh dianggap terlalu berbobot ekomoni. Buku ini, berdasar penelitian di 11 provinsi selama 10 bulan, memperkuat kesadaran akan kebhinnekaan Indonesi…
Buku ini membahas pemerintahan daerah menurut konstitusi Indonesia,tarik menarik antara bentuk negara federal dengan negara kesatuan,hubungan antara pusat dan daerah,dewan perwakilan rakyat daerah,pemilihan kepala daerah secara langsung,pengawasan pusat terhadap produk hukum daerah.
Pascatumbangnya rezim Orde Baru yang sentralistik lahirlah kemudian undang-undang otonomi daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat luas. Tetapi kita tahu, pada kenyataannya muncul pelbagai macam paradoks yang bertententangan dengan keinginan kebijakan otonomi daerah itu sendiri. Dalam kaitan ini, di banyak daerah bermunc…
Buku ini membahas implementasi dan dinamika otonomi khusus di Provinsi Papua, Indonesia. Otonomi khusus diberikan kepada Papua sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, serta merespons aspirasi masyarakat Papua untuk memiliki lebih banyak kendali atas urusan lokal mereka. Buku ini mengeksplorasi berbagai aspek otonomi khusus, termasuk kebija…
Buku "Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah" membahas secara komprehensif mengenai implementasi otonomi daerah dan pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah di Indonesia. Penulis menganalisis konsep dasar, prinsip-prinsip, dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen keuangan daerah di era desentralisasi.
Buku "Otonomi Daerah: Evaluasi & Proyeksi" merupakan analisis komprehensif mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi. Penulis mengevaluasi berbagai aspek penerapan otonomi daerah, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalannya, serta menawarkan proyeksi dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.
Di negara kesatuan seperti NKRI, doerah tidak bersifat negara maka daerah tidak memiliki kekuasaan negara sepertf di fingkat pusat/nasional. Yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan doerah. Desentrallsasi merupakan pembagian wewenang pemerintah pusat pada badan tertentu untuk…